Tag Archives: siltap perangkat desa

Kutai Kartanegara – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Dr. Aulia Rahman Basri, M.Kes memberikan apresiasi terhadap peran strategis Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa. Apresiasi tersebut disampaikan saat pertemuan dan silaturahmi PPDI Kukar bersama Bupati Kukar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar Arianto, S.Sos., M.Si, serta H. …

BLORA – Pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2026 berdampak langsung pada kesejahteraan perangkat desa di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Salah satu imbas paling nyata adalah turunnya gaji perangkat desa, yang kini kembali berada di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Blora 2026. Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Blora, Cuk Suwartono, menyampaikan bahwa pemangkasan ADD menyebabkan penghasilan perangkat …

BLITAR – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Blitar bersama Persatuan Kepala Desa Indonesia (PKDI) menggelar audiensi dengan pimpinan DPRD Kabupaten Blitar guna menyampaikan aspirasi terkait usulan penambahan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2026. Audiensi tersebut berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Blitar. Perwakilan PPDI Kabupaten Blitar menyampaikan bahwa keterbatasan ADD saat ini berdampak pada optimalisasi pelayanan pemerintahan desa …

Jakarta – Sistem penyaluran penghasilan tetap (Siltap) bagi Kepala Desa dan perangkat desa, menjadi satu usulan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) didalam penyusunan Revisi Peraturan Pemerintah (RPP) dari UU No 03 Tahun 2024 Tentang Desa. Masih banyaknya keluhan tentang keterlambatan penyaluran siltap ini di tahun 2025 sendiri juga menjadi perhatian dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Yandri …

Bekasi – Ratusan perangkat desa di Kabupaten Bekasi masih menunggu kejelasan terkait kepastian hukum dan perlindungan jabatan. Hingga awal 2026, belum terbitnya aturan turunan dari Undang-Undang Desa membuat posisi perangkat desa dinilai masih rentan terhadap pemberhentian sepihak. Ketua Forum Perangkat Pemerintahan Desa (FPPD) Kabupaten Bekasi, Lukman Kholid, mengatakan pihaknya telah melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam …

Jakarta – Kabar kurang mengenakkan datang dari perkembangan Revisi Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksana UU No 03 Tahun 2024, hal ini seiring informasi yang disampaikan oleh Sarjoko, Ketua Umum PPDI, sesaat setelah berkunjung ke Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, di Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa (06/02/2026). Agenda kali ini setelah selesai menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan peringatan Hari …

NGANJUK – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Nganjuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemerintahan Desa dalam audiensi bersama Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung DPRD Nganjuk, Senin (05/01/2026). Audiensi dipimpin Ketua PPDI Nganjuk, Soim Rohania, SH, dan diterima langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Nganjuk, Sudipo. Dalam pertemuan itu, PPDI menyoroti beberapa …

Jakarta – Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Sarjoko, mendatangi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama sejumlah organisasi desa lainnya, Selasa (6/1/2026). Pertemuan yang berlangsung di Operational Room Lantai 1, Gedung Utama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan, juga di hadiri, PAPDESI, APDESI Merah Putih, Aksi, ABPEDNAS, PABPDSI …

Takalar — Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Takalar kembali menunjukkan kepedulian dan solidaritas antaranggota dengan memberikan dukungan kepada salah satu anggotanya yang tengah mengalami musibah duka. Kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian sosial PPDI Takalar terhadap sesama perangkat desa, sekaligus mencerminkan kuatnya rasa kekeluargaan dalam organisasi. Sejumlah pengurus dan anggota PPDI hadir langsung untuk menyampaikan belasungkawa serta memberikan bantuan …

Jakarta – Revisi Peraturan Pemerintah (RPP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa dikabarkan segera rampung dan saat ini telah berada di meja Sekretariat Negara (Setneg). Revisi regulasi tersebut diharapkan segera ditandatangani Presiden dalam waktu dekat, sehingga dapat segera diimplementasikan di seluruh Indonesia . Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Sarjoko, menyampaikan bahwa proses revisi PP tersebut telah berjalan sekitar …