Nasional

Jakarta – Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Sarjoko, melakukan pertemuan dengan Menteri Desa PDT, Yandri Susanto di Jakarta pada Selasa (27/4/2026). Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana silaturahmi yang dilanjutkan dengan diskusi strategis terkait perjuangan perangkat desa, khususnya mengenai status kepegawaian. Dalam pertemuan itu, Sarjoko menyampaikan aspirasi perangkat desa yang selama ini memperjuangkan kejelasan status kepegawaian. Isu tersebut dinilai …

JAKARTA – Kabar penting datang bagi perangkat desa di seluruh Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 dikabarkan telah resmi ditandatangani Presiden Republik Indonesia, meskipun saat ini masih dalam tahap administrasi perundangan dan belum dipublikasikan secara resmi. Informasi tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang dipimpin Ketua Umum Sarjoko dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina …

Magelang — Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Sarjoko, memberikan tanggapan terkait kabar yang beredar mengenai telah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 sebagai petunjuk teknis dari Undang-Undang Desa Nomor 3. Menanggapi informasi yang dimuat dalam sebuah pemberitaan daring, Sarjoko menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum memperoleh kepastian resmi terkait keberadaan maupun isi dari peraturan tersebut. …

Jakarta – Pemerintah akhirnya menerbitkan petunjuk teknis sebagai turunan dari Undang-Undang (UU) Desa Nomor 3 Tahun 2024. Regulasi tersebut hadir melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 yang menjadi pedoman penting dalam implementasi kebijakan desa di Indonesia. Anggota DPD RI, Stefanus BAN Liow (Stefa Liow), menyambut baik terbitnya aturan tersebut. Ia menilai kehadiran regulasi turunan ini sangat dinantikan oleh …

Kabar mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa sempat memberikan harapan bagi perangkat desa di seluruh Indonesia. Namun hingga awal Maret 2026, regulasi yang ditunggu-tunggu tersebut belum juga ditandatangani Presiden. Padahal sebelumnya pemerintah menyampaikan bahwa PP tersebut akan segera diterbitkan dan diharapkan menjadi momentum penting bagi penguatan tata kelola pemerintahan desa. …

Jakarta – Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menggelar rapat koordinasi nasional secara daring bersama seluruh Ketua PPDI Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia pada Jumat, 6 Februari 2026. Rapat ini menegaskan komitmen PPDI dalam memperjuangkan kepastian status hukum serta peningkatan kesejahteraan perangkat desa di seluruh Indonesia. Rapat yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting menghadirkan Ketua Umum PPDI, Sarjoko, dan dipandu oleh …

Jakarta — Ditengah ketidakpastian terbitnya Peraturan Pemerintah dari UU No 03 Tahun 2024 Tentang Desa, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menerbitkan Keputusan DPD RI Nomor 33/DPDRI/III/2024–2025 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah terkait Tata Kelola Pemerintahan Desa. DPD RI menegaskan pentingnya regulasi yang selaras dan berpihak pada desa sebagai fondasi pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikan …

Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mendesak Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes-PDT) untuk segera menyelesaikan persoalan tunjangan perangkat desa yang hingga kini belum dibayarkan. Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Kemendes-PDT di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/2). Menurut Lasarus, keterlambatan pembayaran tunjangan disebabkan oleh kendala teknis administrasi dan pelaporan keuangan. Ia menilai persoalan prosedural tersebut …

Jakarta – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) mengusulkan tiga skema kejelasan status kepegawaian perangkat desa dalam agenda Diseminasi Undang-Undang (BULG) terkait Tata Kelola Pemerintahan Desa, yang digelar pada Rabu (4/2/2026). Kegiatan ini diselenggarakan oleh DPD RI dan berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta. Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Sarjoko, Ketua Umum PPDI, di hadapan peserta sidang. …

Jakarta – Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dipastikan akan segera terbit dalam waktu dekat. Kepastian ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Dr. La Ode Ahmad P. Bolombo, AP, MSi. Hal tersebut diungkapkan La Ode Bolombo dalam acara Diseminasi Keputusan DPD RI Nomor 33/DPDRI/III/2024–2025 tentang hasil pemantauan …