Tag Archives: siltap perangkat desa

Bone Bolango – Sejak Januari 2025 hingga saat ini, para aparat desa di Kabupaten Bone Bolango, termasuk kepala desa, belum menerima gaji dan tunjangan mereka. Keterlambatan pencairan ini menjadi sumber kekhawatiran, terutama menjelang perayaan Idul Fitri yang semakin dekat. Ketua PPDI Provinsi Gorontalo, Suban Tangahu, mengungkapkan harapannya agar Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango dapat memperhatikan keluhan yang dirasakan oleh …

Pemerintah memastikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2025. Pada 7 Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, serta Penerima Tunjangan. Komponen THR dan Gaji ke-13 bagi PNS …

PANDEGLANG – Para perangkat desa di Kabupaten Pandeglang masih menghadapi kesulitan karena penghasilan tetap (Siltap) mereka belum juga diterima selama tiga bulan terakhir. Keterlambatan ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran Pemkab Pandeglang serta belum selesainya penghitungan besaran Siltap tahun 2025. Situasi ini terjadi akibat adanya efisiensi dan pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah. Sebelumnya, perangkat desa telah menggelar aksi …

Magelang – Ketua Umum PPDI, Sarjoko, S.H meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memperjelas aturan mengenai kenaikan penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa dalam revisi PP No 11 Tahun 2019 yang sedang digodok oleh Pemerintah Pusat. Hal ini disampaikan pada saat audensi yang dilakukan Sarjoko yang didampingi Pengurus Harian PPDI dan sejumlah Pengurus PPDI Provinsi yang dilaksanakan di Ditjen Bina Pemerintahan Desa, …

Bengkulu – Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Bengkulu mendesak para bupati di wilayah tersebut untuk tidak mengurangi penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa. Menurutnya, Siltap perangkat desa sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa. “Kami meminta agar bupati tidak melakukan pemotongan terhadap Siltap perangkat desa, meskipun ada refocusing …

Batanghari – Polemik mengenai pembayaran penghasilan tetap (siltap) bagi perangkat desa yang masih tertunggak menemui babak baru, menyusul pernyataan tegas dari DPRD Batanghari terhadap sikap Bupati terkait persoalan ini. DPRD Batanghari menegaskan dukungan terhadap kepemimpinan Fadhil-Bakhtiar, namun juga memberikan tekanan agar seluruh persoalan yang belum terselesaikan segera dituntaskan. Ketua DPRD Batanghari, Rahmad Hasrofi, menekankan pentingnya eksekusi program pemerintah pusat secara …

Rejang Lebong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, berusaha memastikan bahwa penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa tidak terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat. “Kami berupaya agar pembayaran Siltap perangkat desa yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD) tidak mengalami pemangkasan, sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan perangkat desa di Rejang Lebong,” …

Batanghari – Ketua PPDI Provinsi Jambi Muhammad Nuh bereaksi keras dengan pernyataan Bupati Batanghari terkait dengan penyelesaiaan tunda bayar gaji/penghasilan tetap perangkat desa untuk alokasi tahun 2024. Muhammad Nuh yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PPDI menyampaikan keberatan dengan permintaan Bupati Batanghari untuk melupakan tunggakan penghasilan tetap Perangkat Desa dengan alasan dapat melukai perasaan rakyat. ” Kalau mengutamakan kepentingan masyarakat …

BATANGHARI – Untuk menyelesaikan permasalahan tunda bayar gaji perangkat desa serta beberapa kebutuhan lainnya pada tahun 2024, Ketua DPRD Batanghari, Rahmat Asrofi, mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Batanghari telah melakukan pergeseran anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini disampaikannya saat menerima kunjungan Ketua dan anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Batanghari dalam sebuah audiensi yang membahas kepastian pelunasan …

PURWOREJO – Untuk menanggapi berbagai persoalan yang berpotensi menghambat penyelenggaraan pemerintahan desa, Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di tingkat kecamatan dan Kabupaten Purworejo mengadakan audiensi dengan pimpinan DPRD serta instansi terkait. Dilansir dari laman PurworejoNews, audiensi berlangsung pada Jumat (28/2/2025) di Ruang Rapat Gedung DPRD. Pengurus PPDI yang dipimpin oleh Erwan W. Ashari diterima langsung oleh Ketua DPRD Tunaryo, …