Program Baru Kemendagri: Kepala Desa “Dipaksa” Kuliah, Ini Tujuannya!

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengingatkan para kepala desa di seluruh Indonesia untuk terus meningkatkan integritas, kapasitas, serta kemampuan manajerial dalam menjalankan pemerintahan desa secara profesional.

Pesan tersebut disampaikan saat membuka Program Kepala Desa Masuk Kampus Angkatan II yang diselenggarakan di Universitas Indonesia, Selasa (14/7/2026). Program ini merupakan inisiatif Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Universitas Indonesia guna memperkuat kompetensi para kepala desa.

Menurut Tito, perkembangan desa di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan, terutama berkat adanya Dana Desa dan berbagai kebijakan pemerintah. Namun demikian, ia menyoroti masih adanya kepala desa yang tersandung persoalan hukum akibat lemahnya tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa.

“Masih ada yang bermasalah secara hukum karena kurangnya pemahaman dalam manajemen dan pengelolaan keuangan desa. Ini yang harus kita perbaiki bersama,” ujarnya.

Program Kepala Desa Masuk Kampus dirancang untuk meningkatkan kemampuan manajemen, kepemimpinan, inovasi, hingga kewirausahaan para kepala desa. Melalui program ini, diharapkan para peserta mampu mengembangkan potensi desa secara optimal dan berkelanjutan.

Tito menekankan pentingnya wawasan dan pola pikir yang lebih terbuka bagi kepala desa sebagai pemimpin formal di tingkat lokal. Ia berharap pengalaman belajar di lingkungan kampus dapat mendorong kreativitas dan inovasi dalam membangun desa.

“Saya berharap dengan masuk kampus seperti ini bisa membuka wawasan rekan-rekan kepala desa menjadi lebih inovatif dan kreatif. Kemampuan manajemen yang sebelumnya belum dipahami, setidaknya bisa mengerti dasar-dasarnya. Termasuk juga leadership, karena Bapak-Ibu sekarang adalah pemimpin formal,” kata Tito.

Dengan adanya program ini, pemerintah berharap kualitas kepemimpinan di tingkat desa semakin meningkat sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.