Tag Archives: organisasi perangkat desa

KEDIRI – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kediri melakukan audiensi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Kediri guna membahas implementasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 Tahun 2026 serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026. Audiensi tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara perangkat desa dan legislatif daerah, khususnya terkait regulasi yang berhubungan langsung dengan tata kelola pemerintahan desa. …

Jakarta – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) secara virtual pada Jumat, 15 Mei 2026. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Umum PPDI, Sarjoko, ini membahas sejumlah isu strategis, mulai dari status kepegawaian hingga persiapan Hari Lahir (Harlah) PPDI di Jakarta. Isu yang paling menyita perhatian? Peluang perangkat desa menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara). Status ASN Jadi …

Jakarta – Pemerintah melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT) mengambil langkah strategis dalam menjawab polemik status perangkat desa terbaru 2026. Upaya ini diwujudkan melalui rencana fasilitasi dialog nasional bersama Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI). Langkah tersebut dinilai sebagai titik penting dalam memperjuangkan kejelasan status hukum jutaan perangkat desa di Indonesia yang selama ini masih menjadi perdebatan. …

Jakarta — Jajaran pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di bawah komando Sarjoko menggelar diskusi bersama Murtono, S.STP. M.Si, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Pertemuan berlangsung di Kompleks Kantor Ditjen Bina Pemdes, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (30/4/2026). Diskusi tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait status, kesejahteraan, serta sistem administrasi perangkat desa di seluruh Indonesia. Dalam …

Jakarta – Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Sarjoko, melakukan pertemuan dengan Menteri Desa PDT, Yandri Susanto di Jakarta pada Selasa (27/4/2026). Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana silaturahmi yang dilanjutkan dengan diskusi strategis terkait perjuangan perangkat desa, khususnya mengenai status kepegawaian. Dalam pertemuan itu, Sarjoko menyampaikan aspirasi perangkat desa yang selama ini memperjuangkan kejelasan status kepegawaian. Isu tersebut dinilai …

JOMBANG – Kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) ternyata belum membawa kabar baik bagi semua pihak. Di Kabupaten Jombang, perangkat desa justru harus “gigit jari” karena hingga kini belum merasakan kenaikan penghasilan seperti ASN. Kondisi ini memicu keresahan. Pasalnya, beban kerja perangkat desa dinilai tidak kalah berat, bahkan bersentuhan langsung dengan masyarakat setiap hari. “Kami Juga Bekerja untuk Negara!” Ketua …

BENGKALIS – Kabar gembira bagi pemerintah desa di Kabupaten Bengkalis. Sebanyak 136 desa kini sudah bisa mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I tahun anggaran 2026, setelah seluruh persyaratan administratif dinyatakan lengkap. Pencairan ADD tahap pertama ini menjadi momentum penting bagi desa-desa untuk segera merealisasikan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, proses …

WAJO – Bupati Wajo, H. Andi Rosman, menghadiri rapat evaluasi pengurus kabupaten Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Wajo yang dirangkaikan dengan kegiatan buka puasa bersama. Acara tersebut digelar di Hotel Sallo, Kamis (12/3/2026). Kehadiran orang nomor satu di Bumi Lamaddukkelleng itu menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan peran perangkat desa dalam pembangunan daerah. Evaluasi Kinerja Pengurus PPDI Kabupaten …

TULUNGAGUNG – Kabar gembira datang bagi perangkat desa di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Tulungagung akhirnya mencairkan penghasilan tetap (Siltap) bagi kepala desa dan perangkat desa untuk tiga bulan sekaligus, yakni Januari, Februari, dan Maret 2026. Pencairan Siltap perangkat desa Tulungagung tersebut disalurkan melalui rekening pemerintah desa masing-masing setelah proses administrasi dan penganggaran selesai dilakukan oleh pemerintah daerah. Kepala …