Puskominfo PPDI
TENGGARONG – Rodi Indra resmi menahkodai Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Kalimantan Timur untuk masa bakti 2025–2030. Pelantikan kepengurusan baru ini digelar di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada Senin (20/7/2026).
Acara yang dihadiri Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri, Ketua Umum PPDI, Sarjoko, S.H dan WakSekjen PPDI Fathur Rofiq, juga hadir sebanyak kurang lebih 40 pengurus dilantik dalam acara tersebut. Kepengurusan PPDI Kaltim kali ini melibatkan perwakilan perangkat desa dari berbagai kabupaten di Kalimantan Timur, meskipun Kabupaten Mahakam Ulu belum memiliki perwakilan.
Ketua PPDI Kaltim, Rodi Indra, menyampaikan bahwa hampir seluruh daerah telah terakomodasi dalam kepengurusan baru. Ia menyebutkan keterbatasan jarak menjadi salah satu faktor belum bergabungnya perwakilan dari Mahakam Ulu.
“Alhamdulillah, semua pengurus di Kaltim diwakili oleh kabupaten yang ada di Kalimantan Timur, kecuali Mahakam Ulu. Mahulu belum ada perwakilannya, mungkin karena masalah jarak,” ujarnya.
Fokus Program Awal: Penataan dan Pendataan Keanggotaan
Mengawali masa kepemimpinannya, Rodi Indra menegaskan bahwa program jangka pendek PPDI Kaltim akan difokuskan pada penataan organisasi serta pendataan keanggotaan secara menyeluruh.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat struktur organisasi sekaligus memastikan keberadaan PPDI aktif hingga ke tingkat desa.
“Untuk program jangka pendek, tentu saja kami mulai dengan penataan dan pendataan keanggotaan,” jelasnya.
Ia juga berharap kepengurusan periode 2025–2030 mampu membawa organisasi semakin solid dan berperan aktif sebagai wadah perjuangan perangkat desa di Kalimantan Timur.
Dorong Kepastian Status Perangkat Desa
Selain program jangka pendek, PPDI Kaltim juga memiliki agenda jangka panjang yang tidak kalah penting, yakni mendorong kepastian status perangkat desa.
Menurut Rodi, kejelasan status sangat dibutuhkan agar perangkat desa dapat menjalankan tugas pemerintahan secara optimal dan profesional.
“Harapan saya mudah-mudahan ke depan teman-teman bisa lebih maju dan kami bisa mengaktifkan organisasi dengan baik sampai di tingkat desa,” tuturnya.
Dukungan Pemerintah Daerah
Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, menyambut positif pelantikan tersebut. Ia mengaku bangga Kukar dipercaya sebagai tuan rumah kegiatan tingkat provinsi ini.
“Kami merasa bangga karena ditunjuk sebagai tuan rumah dan alhamdulillah kegiatannya berjalan dengan baik dan sukses,” ungkapnya.
Aulia menilai keberadaan PPDI di tingkat provinsi akan memperkuat posisi perangkat desa sekaligus meningkatkan sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah.
Ia juga berharap organisasi ini dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia perangkat desa, baik dari sisi profesionalitas maupun integritas.
“Kita berharap bisa mencetak kawan-kawan perangkat desa menjadi lebih profesional, lebih berintegritas, dan bisa melayani masyarakat dengan lebih baik,” katanya.
Wadah Kolaborasi dan Peningkatan Kapasitas
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menilai terbentuknya kepengurusan PPDI Kaltim menjadi momentum penting bagi perangkat desa untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan.
Menurutnya, PPDI dapat menjadi ruang kolaborasi untuk mempelajari tata kelola desa yang lebih baik, termasuk dari daerah yang telah lebih maju.
Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara penguatan internal organisasi dan kontribusi eksternal kepada masyarakat.
“Jadi ada sisi eksternal dan internal yang harus diperhatikan, sehingga keberadaan PPDI ini bisa lebih bermanfaat,” pungkasnya.
