Tag Archives: status kepegawaian perangkat desa

Jakarta – Pemerintah melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT) mengambil langkah strategis dalam menjawab polemik status perangkat desa terbaru 2026. Upaya ini diwujudkan melalui rencana fasilitasi dialog nasional bersama Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI). Langkah tersebut dinilai sebagai titik penting dalam memperjuangkan kejelasan status hukum jutaan perangkat desa di Indonesia yang selama ini masih menjadi perdebatan. …

Jakarta — Jajaran pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di bawah komando Sarjoko menggelar diskusi bersama Murtono, S.STP. M.Si, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Pertemuan berlangsung di Kompleks Kantor Ditjen Bina Pemdes, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (30/4/2026). Diskusi tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait status, kesejahteraan, serta sistem administrasi perangkat desa di seluruh Indonesia. Dalam …

Jakarta – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) mengusulkan tiga skema kejelasan status kepegawaian perangkat desa dalam agenda Diseminasi Undang-Undang (BULG) terkait Tata Kelola Pemerintahan Desa, yang digelar pada Rabu (4/2/2026). Kegiatan ini diselenggarakan oleh DPD RI dan berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta. Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Sarjoko, Ketua Umum PPDI, di hadapan peserta sidang. …

Jakarta – Beberapa waktu yang lalu, Pengurus Pusat PPDI telah menyerahkan Naskah Akademik Perangkat Desa Dalam Pemerintahan Desa kepada Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI. Naskah Akademik yang menyorot dinamika perangkat desa ini diharapkan mampu menjadi dasar kajian Pemerintah untuk memberi penegasan tentang status kepegawaian Perangkat Desa. Berikut ini uraian singkat dari Naskah Akademik Perangkat Desa Dalam Pemerintahan …

Banjarmasin – Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Kalimantan Selatan, Jam’ani, bersama para ketua dan perwakilan PPDI dari kabupaten di wilayah tersebut, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Kalimantan Selatan pada Rabu (4/12/2024). Dalam pertemuan itu, PPDI menyampaikan sejumlah aspirasi terkait peningkatan kesejahteraan dan status perangkat desa. Beberapa poin utama yang disampaikan antara lain: Status kepegawaian …