Berita

KEBUMEN — Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kebumen periode 2026–2031 melakukan silaturahmi dan audiensi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kebumen di Aula Lantai II Kantor Kejari Kebumen, Senin (21/9/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara PPDI dan Kejari Kebumen, khususnya dalam pencegahan penyimpangan serta pembinaan hukum terkait tata kelola keuangan desa. PPDI Kebumen Harap Ada Pembinaan Hukum bagi Perangkat …

WONOSOBO – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Wonosobo memperkuat sinergi dengan Polres Wonosobo untuk menjaga keamanan dan kondusivitas menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Penguatan koordinasi tersebut dilakukan melalui sarasehan antara PPDI Kabupaten Wonosobo dan jajaran Polres Wonosobo yang berlangsung di Lavanya Coffee & Eatery Wonosobo, Jumat (18/9/2026). Pertemuan tersebut menjadi forum …

CIAMIS – Bupati Ciamis Herdiat Sunarya mendorong Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Ciamis untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja Kabupaten (Rakerkab) PPDI Ciamis di Venue Galuh Bumi Satria, Kecamatan Cijeungjing, Kamis (17/9/2026). Rakerkab PPDI Ciamis menjadi forum bagi perangkat desa untuk memperkuat sinergi sekaligus membahas berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan …

JAKARTA — Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menyampaikan aspirasi terkait status dan perlindungan perangkat desa dalam pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (17/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, PPDI hadir bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI). Ketua Umum PPDI Sarjoko …

KEBUMEN — Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kebumen periode 2026–2031 menggelar audiensi dengan Bupati Kebumen, Hj. Lilis Nuryani, pada Kamis (17/9/2026). Pertemuan yang berlangsung di Rumah Berdaya ini menjadi langkah awal kepengurusan baru untuk memperkuat sinergi antara aparatur desa dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lilis Nuryani menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas terpilihnya Agus …

KEBUMEN – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kebumen menggelar Musyawarah Daerah (Musda) IV sebagai momentum memperkuat soliditas organisasi dan meningkatkan peran perangkat desa dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa. Musda IV PPDI Kebumen berlangsung di Mexolie Hotel Kebumen, Sabtu (12/9/2026), dan dijadwalkan berlangsung hingga Minggu (13/9/2026). Salah satu agenda utama forum tersebut adalah pembentukan kepengurusan baru PPDI Kabupaten Kebumen. …

SRAGEN – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia mengapresiasi keputusan DPR RI yang menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Langkah tersebut dinilai menjadi harapan baru bagi para petani, termasuk petani di Kabupaten Sragen, yang selama ini masih menghadapi berbagai persoalan terkait penguasaan, kepemilikan, dan kepastian hukum atas lahan pertanian. Ketua Umum …

KEDIRI – Rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Kediri pada 2026 masih berpacu dengan waktu. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri bersama DPRD Kabupaten Kediri telah menyiapkan anggaran dan rancangan regulasi. Namun, tahapan Pilkades belum dapat dilanjutkan sebelum pemerintah pusat menerbitkan aturan teknis yang menjadi acuan pelaksanaan. Persoalan regulasi tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi …

JOMBANG – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Jombang pada 2027 membutuhkan payung hukum baru. DPRD Jombang bersama pemerintah daerah kini mematangkan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Desa sebagai dasar pelaksanaan Pilkades mendatang. Pembahasan regulasi tersebut dilakukan menyusul adanya perubahan ketentuan mengenai pemerintahan dan pemilihan kepala desa di tingkat pusat. Karena itu, aturan daerah yang selama ini menjadi …