Tag Archives: siltap perangkat desa

KUDUS – Pembayaran gaji kepala desa (kades) dan perangkat desa di puluhan desa di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mengalami keterlambatan. Hingga awal Maret 2026, tercatat 85 desa belum mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga penghasilan tetap (siltap) aparat desa tertunda sekitar dua bulan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus, Famny Dwi Arfana, menjelaskan bahwa sampai saat ini …

PURWOREJO – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Purworejo berkomitmen menjadi pengawas partisipatif dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PPDI Purworejo dan Bawaslu Purworejo dalam kegiatan Ngabuburit Pengawasan, Rabu (4/3/2026). Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Purworejo, Widya Astuti, mengatakan pihaknya terus menggandeng berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat pengawasan partisipatif …

Sumedang – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Sumedang menyampaikan tuntutan terkait kepastian kesejahteraan perangkat desa dalam audiensi yang digelar di Ruang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang, Selasa (3/3/2026). Audiensi yang dimulai pukul 13.00 WIB tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia. Pertemuan ini juga dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa …

Arga Makmur – Ribuan perangkat desa (Parades) di Kabupaten Bengkulu Utara menyambut gembira pencairan Penghasilan Tetap (Siltap) dan tunjangan atau gaji untuk bulan Januari dan Februari 2026. Pencairan yang dilakukan menjelang awal bulan suci Ramadan ini menjadi berkah tersendiri bagi para perangkat desa di wilayah tersebut. Salah seorang perangkat desa Bengkulu Utara, Gawardi SH, mengungkapkan rasa syukur karena gaji yang …

Kediri – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menerima audiensi Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kediri, Senin (9/2) kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Mas Dhito menerima curhatan perangkat terkait regulasi jam kerja pemerintah desa. Sekretaris PPDI Kabupaten Kediri, Manon Kusiroto, menyampaikan bahwa berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini, jam kerja pemerintah desa mengikuti jam kerja pemerintah daerah, yakni mulai pukul 07.15 hingga 15.30 …

Wonogiri – Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Bulukerto masa bakti 2026–2030 resmi dilantik pada Kamis (5/2/2026). Pelantikan berlangsung di Balai Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, dan dipimpin langsung oleh Ketua PPDI Kabupaten Wonogiri, Tugino. Sebanyak 15 pengurus PPDI Kecamatan Bulukerto dilantik dalam acara yang berlangsung khidmat dan tertib. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan organisasi perangkat …

Magetan – Ibu Bupati Magetan, Bunda Nanik, menerima audiensi dari pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Magetan yang berlangsung di Ruang Jamuan Rumah Dinas Bupati, Jumat siang (06/02/2026). Audiensi ini dihadiri oleh sekitar 20 perwakilan PPDI Kabupaten Magetan dan menjadi wadah strategis bagi para perangkat desa untuk menyampaikan berbagai aspirasi, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan perangkat desa serta …

Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mendesak Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes-PDT) untuk segera menyelesaikan persoalan tunjangan perangkat desa yang hingga kini belum dibayarkan. Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Kemendes-PDT di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/2). Menurut Lasarus, keterlambatan pembayaran tunjangan disebabkan oleh kendala teknis administrasi dan pelaporan keuangan. Ia menilai persoalan prosedural tersebut …

Pekalonhan — Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pekalongan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen Bank Jateng Cabang Kajen pada Rabu (4 Februari 2026). Pertemuan ini dilaksanakan untuk membahas tuntutan pencairan dana endapan angsuran kredit yang selama ini diblokir oleh pihak bank selama enam bulan. Menurut informasi yang dihimpun, audiensi tersebut merupakan respons atas desakan perangkat desa dari berbagai …

Jakarta – Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dipastikan akan segera terbit dalam waktu dekat. Kepastian ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Dr. La Ode Ahmad P. Bolombo, AP, MSi. Hal tersebut diungkapkan La Ode Bolombo dalam acara Diseminasi Keputusan DPD RI Nomor 33/DPDRI/III/2024–2025 tentang hasil pemantauan …