Puskominfo PPDI
Batanghari – Polemik mengenai pembayaran penghasilan tetap (siltap) bagi perangkat desa yang masih tertunggak menemui babak baru, menyusul pernyataan tegas dari DPRD Batanghari terhadap sikap Bupati terkait persoalan ini.
DPRD Batanghari menegaskan dukungan terhadap kepemimpinan Fadhil-Bakhtiar, namun juga memberikan tekanan agar seluruh persoalan yang belum terselesaikan segera dituntaskan. Ketua DPRD Batanghari, Rahmad Hasrofi, menekankan pentingnya eksekusi program pemerintah pusat secara cepat dan efektif di daerah.
“Visi-misi ‘Batanghari Super Tangguh’ harus direalisasikan tanpa penundaan. Ini bukan lagi saatnya berwacana, tapi saatnya bertindak,” tegas Rahmad pada Senin (4/3/2025) seperti yang dilansir dari laman BacaHukum.
Persoalan tunda bayar pada tahun anggaran 2024 juga menjadi perhatian serius DPRD. Rahmad mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Batanghari untuk memastikan transparansi.
“Kami tidak akan membiarkan ada ketidakjelasan. Evaluasi sudah dilakukan, termasuk pertemuan dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI). Kami menuntut keterbukaan penuh dalam proses ini,” ujarnya.
Saat ditanya mengenai rincian item dan besaran tunda/gagal bayar yang dijanjikan akan dipaparkan sejak 3 Januari lalu, Rahmad mengaku telah menerima informasi, namun tidak mengingat detail angkanya.
“Secara keseluruhan sudah ada, mulai dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT), hingga siltap perangkat desa. Yang jelas, semua ini harus segera diselesaikan,” tegasnya.
Rahmad menegaskan bahwa DPRD tidak akan lagi mentolerir ketidakpastian dalam penyelesaian masalah keuangan daerah.
“Kami sudah cukup bersabar. Masyarakat Batanghari butuh kepastian, bukan alasan. Ini waktunya bukti nyata, bukan janji kosong,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya dalam sebuah acara di Serambi Rumah Dinas Bupati pada Sabtu (1/3/2024), yang bertajuk Penyambutan dan Tasyukuran pasca-pelantikan Presiden RI Prabowo Subianto, Bupati Batanghari, Fadhil Arief, didampingi Wakil Bupati H. Bakhtiar, menyampaikan pesan keras kepada para kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ia meminta agar persoalan gaji tidak lagi menjadi bahan diskusi utama.
“Pak Kades dan BPD, hentikan pembahasan soal gaji! Itu hanya akan melukai rakyat. Fokus utama kita adalah kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan pribadi,” ujar Fadhil dengan nada tegas.
Ia juga menegaskan bahwa dalam situasi sulit, keputusan harus diambil demi kepentingan masyarakat luas. “Jika harus memilih antara memberhentikan pegawai atau memastikan rakyat tidak kelaparan, maka rakyat yang harus diutamakan. Kita semua adalah pelayan masyarakat, dan kepentingan mereka harus didahulukan,” imbuhnya.
DPRD berharap agar Fadhil-Bakhtiar segera mengambil langkah strategis dan konkret dalam menyelesaikan permasalahan yang masih mengganjal. Periode kedua kepemimpinan mereka harus menjadi bukti bahwa Batanghari bisa bergerak maju tanpa hambatan administratif yang berlarut-larut.
