Tag Archives: aparatur pemerintah desa

Pemda Bondowoso Pastikan Salurkan Siltap Rutin Tiap Bulan, PPDI Berikan Apresiasi Positip

Bondowoso – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bondowoso merealisasikan kebijakan pembayaran penghasilan tetap (siltap) perangkat desa setiap bulan. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi ribuan perangkat desa karena memberikan kepastian penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan aparatur desa. Sebelumnya, pembayaran siltap perangkat desa kerap mengalami keterlambatan dan tidak menentu. Dengan sistem pembayaran bulanan, Pemda Bondowoso berupaya menciptakan tata kelola keuangan desa yang lebih …

Read More »

Ironi Perangkat Desa Bertahun-Tahun Tanpa Status Kepegawaian, Pegawai SPPG Belum 1 Tahun Akan Diangkat Menjadi ASN

JAKARTA – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Terbitnya regulasi ini menjadi kabar baik bagi para pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan program strategis nasional tersebut. Selama lebih dari setahun berjalan, Program Makan Bergizi Gratis telah menyasar berbagai kelompok penerima …

Read More »

Terima Penghargaan Dari Mendes PDT, Ketua Umum PPDI Jadikan Pelecut Semangat Perjuangan Perangkat Desa

Boyolali – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyerahkan sederet penghargaan kepada desa, kepala desa, pemerintah daerah, hingga mitra swasta pada puncak peringatan Hari Desa Nasional. Kegiatan tersebut digelar di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (15/01/2026). Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata dalam pembangunan dan pemberdayaan desa di seluruh Indonesia. …

Read More »

Komisi I DPRD Banyumas Konsultasi Dengan Ahli Hukum Terkait Pemberhentian Perangkat Desa Klapagading Kulon

Purwokerto – Komisi I DPRD Kabupaten Banyumas melakukan konsultasi dengan ahli hukum tata negara untuk membahas polemik yang terjadi di Pemerintahan Desa Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon. Konsultasi ini dilakukan sebagai upaya memperoleh pandangan yuridis atas persoalan pemberhentian perangkat desa yang dinilai bermasalah secara administrasi. Konsultasi tersebut menghadirkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., …

Read More »

Miris, Banyak Perangkat Desa Di Banyuwangi Cari Kerja Sampingan Efek Efisiensi Anggaran

BANYUWANGI – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah berdampak serius terhadap kesejahteraan perangkat desa di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Banyuwangi menyebut, banyak perangkat desa memilih mengundurkan diri karena penghasilan yang diterima semakin tidak mencukupi kebutuhan hidup. Ketua PPDI Banyuwangi, Jay Ali Mansyur, mengungkapkan kondisi tersebut saat menyampaikan aspirasi dalam audiensi bersama pimpinan DPRD Banyuwangi. Menurutnya, penurunan …

Read More »

Dukung 9 Perangkat Desa Klapagading Yang Dipecat, PPDI Banyumas Siap Maju Ke PTUN

BANYUMAS — Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Banyumas akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai bentuk dukungan terhadap sembilan perangkat Desa Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon, yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh Kepala Desa setempat. Ketua PPDI Banyumas, Slamet Mubarok, menyatakan keputusan tersebut diambil karena menurut organisasi perangkat desa, proses pemberhentian terhadap sembilan perangkat itu tidak mengikuti …

Read More »

Respon Ketua PPDI Blora Sikapi Siltap Perangkat Desa Kembali Turun Di Bawah UMK

BLORA – Pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2026 berdampak langsung pada kesejahteraan perangkat desa di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Salah satu imbas paling nyata adalah turunnya gaji perangkat desa, yang kini kembali berada di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Blora 2026. Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Blora, Cuk Suwartono, menyampaikan bahwa pemangkasan ADD menyebabkan penghasilan perangkat …

Read More »

Audensi Dengan DPRD, PPDI Blitar Sampaikan Aspirasi Penambahan ADD

BLITAR – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Blitar bersama Persatuan Kepala Desa Indonesia (PKDI) menggelar audiensi dengan pimpinan DPRD Kabupaten Blitar guna menyampaikan aspirasi terkait usulan penambahan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2026. Audiensi tersebut berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Blitar. Perwakilan PPDI Kabupaten Blitar menyampaikan bahwa keterbatasan ADD saat ini berdampak pada optimalisasi pelayanan pemerintahan desa …

Read More »

Kisruh Siltap Perangkat Desa, Begini Usulan Mendes Yandri Susanto

Jakarta – Sistem penyaluran penghasilan tetap (Siltap) bagi Kepala Desa dan perangkat desa, menjadi satu usulan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) didalam penyusunan Revisi Peraturan Pemerintah (RPP) dari UU No 03 Tahun 2024 Tentang Desa. Masih banyaknya keluhan tentang keterlambatan penyaluran siltap ini di tahun 2025 sendiri juga menjadi perhatian dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Yandri …

Read More »

Temui Kepala DPMD, PPDI Kuningan Serahkan Donasi Untuk Korban Bencana Aceh

KUNINGAN – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kuningan menyalurkan donasi hasil penggalangan dana dari perangkat desa se-Kabupaten Kuningan untuk membantu korban bencana alam di Aceh serta perbaikan rumah warga Desa Ancaran yang roboh. Penyerahan donasi tersebut dilakukan pada Rabu (7/1/2026) dan diterima langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan, Budi Alimudin. Ketua PPDI Kabupaten Kuningan, …

Read More »