Puskominfo PPDI
BLITAR – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Blitar bersama Persatuan Kepala Desa Indonesia (PKDI) menggelar audiensi dengan pimpinan DPRD Kabupaten Blitar guna menyampaikan aspirasi terkait usulan penambahan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2026. Audiensi tersebut berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Blitar.
Perwakilan PPDI Kabupaten Blitar menyampaikan bahwa keterbatasan ADD saat ini berdampak pada optimalisasi pelayanan pemerintahan desa serta pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, PPDI berharap adanya perhatian serius dari DPRD agar kesejahteraan perangkat desa dan kualitas layanan kepada masyarakat dapat terus meningkat.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifai, didampingi Wakil Ketua III DPRD, Susi Narulita Kumala Dewi, serta dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
M. Rifai menyampaikan bahwa DPRD Kabupaten Blitar terbuka terhadap aspirasi yang disampaikan oleh PPDI dan PKDI. Menurutnya, penyampaian pendapat dari unsur pemerintahan desa merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyusunan anggaran.
“Usulan ini tentu akan kami tindak lanjuti dengan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Rifai.
Sementara itu, Ketua PKDI Kabupaten Blitar, Rudi Puryono, menambahkan bahwa penambahan ADD sangat dibutuhkan untuk menunjang operasional desa, peningkatan pelayanan publik, serta mendukung berbagai program strategis di tingkat desa.
Melalui audiensi ini, PPDI dan PKDI berharap DPRD Kabupaten Blitar dapat menjadi jembatan aspirasi pemerintah desa agar kebijakan anggaran daerah ke depan semakin berpihak pada penguatan desa sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.
