Nasional

JAKARTA — Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar kegiatan Diseminasi Undang-Undang (BULG) terkait Tata Kelola Pemerintahan Desa pada Rabu (4/2/2026). Kegiatan ini berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta. Diseminasi dipimpin langsung oleh Ketua DPD RI Sultan B Najamudin dan didampingi para Wakil Ketua DPD RI, yakni GKR Hemas, Tamsil Linrung, serta Yorys Raweyai. Acara …

Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melalui Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) mengundang Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) untuk menghadiri kegiatan Diseminasi Keputusan DPD RI Nomor 33/DPDRI/III/2024–2025 yang membahas hasil pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan peraturan daerah (Perda) terkait tata kelola pemerintahan desa . Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 4 Februari 2026, …

JAKARTA – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Terbitnya regulasi ini menjadi kabar baik bagi para pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan program strategis nasional tersebut. Selama lebih dari setahun berjalan, Program Makan Bergizi Gratis telah menyasar berbagai kelompok penerima …

Boyolali – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyerahkan sederet penghargaan kepada desa, kepala desa, pemerintah daerah, hingga mitra swasta pada puncak peringatan Hari Desa Nasional. Kegiatan tersebut digelar di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (15/01/2026). Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata dalam pembangunan dan pemberdayaan desa di seluruh Indonesia. …

Jakarta – Sistem penyaluran penghasilan tetap (Siltap) bagi Kepala Desa dan perangkat desa, menjadi satu usulan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) didalam penyusunan Revisi Peraturan Pemerintah (RPP) dari UU No 03 Tahun 2024 Tentang Desa. Masih banyaknya keluhan tentang keterlambatan penyaluran siltap ini di tahun 2025 sendiri juga menjadi perhatian dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Yandri …

Jakarta – Kabar kurang mengenakkan datang dari perkembangan Revisi Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksana UU No 03 Tahun 2024, hal ini seiring informasi yang disampaikan oleh Sarjoko, Ketua Umum PPDI, sesaat setelah berkunjung ke Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, di Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa (06/02/2026). Agenda kali ini setelah selesai menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan peringatan Hari …

Jakarta – Revisi Peraturan Pemerintah (RPP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa dikabarkan segera rampung dan saat ini telah berada di meja Sekretariat Negara (Setneg). Revisi regulasi tersebut diharapkan segera ditandatangani Presiden dalam waktu dekat, sehingga dapat segera diimplementasikan di seluruh Indonesia . Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Sarjoko, menyampaikan bahwa proses revisi PP tersebut telah berjalan sekitar …

Jakarta, 4 Desember 2025 — Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan bersama seluruh asosiasi pemerintahan desa menyepakati serangkaian langkah strategis untuk mengatasi potensi gagal bayar kewajiban desa pada Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan tersebut dirumuskan dalam pertemuan resmi yang juga dihadiri oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Dirjen Perimbangan Keuangan, serta pimpinan berbagai asosiasi desa nasional. Pertemuan …

Jakarta — Ketua Umum PPDI Sarjoko, S.H bersama beberapa ketua umum organisasi desa yang lain mendatangi Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta, pada Rabu (3/12/2025) siang hari. Kedatangan PPDI bersama organisasi yang memperjuangkan hak dan aspirasi kepala desa serta perangkat desa di Indonesia ini untuk menyerukan agar pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas untuk merespon keresahan para Kepala Desa (Kades), …

Jakarta— Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), menyerukan agar seluruh elemen desa mendukung penuh keberadaan Kopdes Merah Putih. Menurutnya, tidak ada alasan untuk menolak program tersebut. “Saya sampaikan kepada seluruh kepala desa, seluruh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), tidak ada alasan untuk tidak mendukung program Bapak Presiden ” ujar Yandri saat menjadi narasumber dalam Radio Talk bersama …