Puskominfo PPDI
MOJOKERTO – Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Hj. Ayni Zuroh, S.E., M.M., menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk mendukung peningkatan kesejahteraan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mojokerto. Dukungan tersebut dinilai penting demi optimalisasi pelayanan publik di tingkat desa.
Pernyataan ini disampaikan Ayni Zuroh menanggapi aspirasi yang sebelumnya disuarakan oleh anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Mojokerto dalam forum dialog bersama PPDI.
Menurutnya, tuntutan perangkat desa terkait penghasilan tetap (siltap), tunjangan, hingga jaminan sosial merupakan hal yang wajar dan harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah.
“DPRD Kabupaten Mojokerto mendukung kesejahteraan PPDI agar pelayanan di tingkat desa lebih maksimal. Perangkat desa adalah kepanjangan tangan pemerintah kabupaten dalam melayani masyarakat,” ujar Ayni Zuroh, Minggu (7/6/2026).
Perangkat Desa Jadi Ujung Tombak Pelayanan
Ayni menilai, beban kerja perangkat desa saat ini semakin berat dibandingkan satu dekade lalu. Mereka tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga terlibat dalam digitalisasi data kependudukan, pendataan bantuan sosial, hingga pelaksanaan program pembangunan desa.
Dengan jumlah 299 desa di Kabupaten Mojokerto, ribuan perangkat desa menjadi garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam berbagai urusan, mulai dari administrasi kependudukan hingga penyaluran bantuan sosial.
“Kalau perangkat desa sejahtera, maka pelayanan masyarakat juga akan maksimal. Sebaliknya, jika kesejahteraannya rendah, pelayanan pasti terdampak,” tegasnya.
DPRD Siap Kawal Hingga Tahap Anggaran
Lebih lanjut, Ayni Zuroh memastikan bahwa dukungan DPRD tidak hanya sebatas pernyataan politik. Seluruh aspirasi PPDI telah dicatat oleh fraksi-fraksi dan akan didorong masuk dalam pembahasan kebijakan serta penganggaran daerah.
DPRD memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran, sehingga setiap usulan seperti kenaikan siltap, penataan tunjangan, maupun skema jaminan sosial melalui BPJS akan dikawal hingga terealisasi.
“Kami tidak ingin aspirasi ini berhenti di meja rapat. DPRD akan mengawal sampai ada langkah konkret dari pemerintah kabupaten,” ujarnya.
Dorong Sinergi Pemkab dan PPDI
Ayni juga berharap hubungan antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan PPDI dapat terjalin harmonis, sebagaimana di sejumlah daerah lain yang telah berhasil meningkatkan kesejahteraan perangkat desa.
Di daerah tersebut, sinergi yang baik terbukti mampu mempercepat pelayanan publik serta meningkatkan efektivitas program pembangunan.
Ia meyakini, jika kesejahteraan perangkat desa di Mojokerto diperhatikan secara serius, maka target pembangunan di seluruh desa akan lebih mudah tercapai.
“Intinya kami satu visi dengan PPDI. Desa kuat, Mojokerto kuat. Perangkat desa sejahtera, pelayanan kepada masyarakat juga akan meningkat,” pungkasnya.
