Puskominfo PPDI
Jakarta – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) secara virtual pada Jumat, 15 Mei 2026. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Umum PPDI, Sarjoko, ini membahas sejumlah isu strategis, mulai dari status kepegawaian hingga persiapan Hari Lahir (Harlah) PPDI di Jakarta.
Isu yang paling menyita perhatian? Peluang perangkat desa menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara).
Status ASN Jadi Topik Panas, Ini Dua Opsi yang Dibahas
Dalam rapat tersebut, muncul dua opsi besar yang kini tengah dikaji serius oleh PPDI:
- Diangkat menjadi ASN murni (PNS)
- Tetap sebagai aparat pemerintah desa dengan penguatan regulasi
Perdebatan ini disebut cukup alot karena menyangkut masa depan jutaan perangkat desa, termasuk hak, jaminan, hingga kepastian hukum.
Tak hanya itu, peserta juga menegaskan bahwa penghasilan tetap (Siltap) tidak boleh dikurangi dan minimal harus setara golongan 2A.
Regulasi Bikin Pusing, Daerah Soroti Multitafsir
Sejumlah perwakilan daerah mengungkap fakta mengejutkan: aturan yang ada saat ini masih membingungkan.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 bahkan disebut memicu multitafsir, terutama soal pembagian anggaran antara pusat dan daerah.
Akibatnya, tak jarang terjadi perbedaan pemahaman antara pemerintah kabupaten dan daerah.
Harlah PPDI di Jakarta Bakal Besar, Ratusan Peserta Siap Hadir
Selain isu kepegawaian, PPDI juga tengah menyiapkan agenda besar: Hari Lahir (Harlah) PPDI pada 17–18 Juni 2026 di Jakarta.
Acara ini diprediksi akan dihadiri sekitar 200–300 peserta dari seluruh Indonesia.
Pengurus pusat bahkan sudah bergerak cepat untuk mengamankan dukungan fasilitas dari Kementerian Desa.
Daerah Mulai Bersuara, Ini Aspirasi yang Muncul
Rakornas juga jadi ajang curhat daerah. Beberapa poin penting yang mencuat:
- Dukungan dari DPR terhadap perjuangan PPDI
- Usulan tunjangan fleksibel sesuai kemampuan daerah
- Kekhawatiran minimnya partisipasi dari beberapa wilayah
- Permintaan penyesuaian jadwal agar tak bentrok agenda lokal
Menariknya, beberapa daerah bahkan menyatakan siap bergerak ke Jakarta menunggu komando pusat.
PPDI Siapkan Bantuan Hukum & Strategi Media
Tak berhenti di situ, PPDI juga menyiapkan langkah strategis:
- Menjalin kerja sama bantuan hukum untuk perangkat desa
- Membuat logo resmi Harlah
- Menguatkan kampanye di media sosial
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat solidaritas dan memperluas gaung perjuangan perangkat desa.
Langkah Cepat: Semua Daerah Diminta Bergerak
Sebagai tindak lanjut, PPDI meminta seluruh pengurus daerah untuk:
- Mengirimkan sikap resmi terkait status kepegawaian
- Mendata peserta yang akan hadir di Jakarta
- Berkoordinasi dengan kepala daerah masing-masing
Bahkan, rapat lanjutan dengan menghadirkan pakar hukum juga akan segera digelar untuk mematangkan konsep besar ini.
Momentum Penentu Nasib Perangkat Desa?
Rakornas PPDI 2026 disebut sebagai momen krusial yang bisa menentukan arah masa depan perangkat desa di Indonesia.
Ketua Umum PPDI menegaskan seluruh elemen harus bergerak cepat dan solid agar hasil rapat tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar terealisasi hingga ke tingkat desa.
