TABANAN— Komisi I DPRD Kabupaten Tabanan melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Bina Desa di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai langkah strategis dalam memperjuangkan hak purnabakti perangkat desa yang selama ini belum terealisasi. Langkah ini juga menjadi tindak lanjut aspirasi yang disampaikan oleh puluhan perangkat desa beberapa waktu lalu. Perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) sebelumnya telah …
Read More »Daerah
PPDI Sidoarjo Tuntut Status Kepegawaian Dan Percepatan Siltap, Begini Respon DPRD
Sidoarjo — Puluhan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Sidoarjo menggelar audiensi dengan pimpinan dan anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, Selasa (20/01/2026), untuk menyampaikan berbagai persoalan yang kini dihadapi oleh ribuan perangkat desa di daerah itu. Audiensi yang dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD, Rizza Ali Faizin, menyoroti dua hal utama: status kepegawaian perangkat desa yang belum jelas serta …
Read More »Pemda Bondowoso Pastikan Salurkan Siltap Rutin Tiap Bulan, PPDI Berikan Apresiasi Positip
Bondowoso – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bondowoso merealisasikan kebijakan pembayaran penghasilan tetap (siltap) perangkat desa setiap bulan. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi ribuan perangkat desa karena memberikan kepastian penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan aparatur desa. Sebelumnya, pembayaran siltap perangkat desa kerap mengalami keterlambatan dan tidak menentu. Dengan sistem pembayaran bulanan, Pemda Bondowoso berupaya menciptakan tata kelola keuangan desa yang lebih …
Read More »Komisi I DPRD Banyumas Konsultasi Dengan Ahli Hukum Terkait Pemberhentian Perangkat Desa Klapagading Kulon
Purwokerto – Komisi I DPRD Kabupaten Banyumas melakukan konsultasi dengan ahli hukum tata negara untuk membahas polemik yang terjadi di Pemerintahan Desa Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon. Konsultasi ini dilakukan sebagai upaya memperoleh pandangan yuridis atas persoalan pemberhentian perangkat desa yang dinilai bermasalah secara administrasi. Konsultasi tersebut menghadirkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., …
Read More »Miris, Banyak Perangkat Desa Di Banyuwangi Cari Kerja Sampingan Efek Efisiensi Anggaran
BANYUWANGI – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah berdampak serius terhadap kesejahteraan perangkat desa di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Banyuwangi menyebut, banyak perangkat desa memilih mengundurkan diri karena penghasilan yang diterima semakin tidak mencukupi kebutuhan hidup. Ketua PPDI Banyuwangi, Jay Ali Mansyur, mengungkapkan kondisi tersebut saat menyampaikan aspirasi dalam audiensi bersama pimpinan DPRD Banyuwangi. Menurutnya, penurunan …
Read More »Bupati Kutai Kertanegara Apresiasi Peran PPDI Dalam Penguatan Pemerintahan Desa
Kutai Kartanegara – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Dr. Aulia Rahman Basri, M.Kes memberikan apresiasi terhadap peran strategis Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa. Apresiasi tersebut disampaikan saat pertemuan dan silaturahmi PPDI Kukar bersama Bupati Kukar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar Arianto, S.Sos., M.Si, serta H. …
Read More »Dukung 9 Perangkat Desa Klapagading Yang Dipecat, PPDI Banyumas Siap Maju Ke PTUN
BANYUMAS — Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Banyumas akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai bentuk dukungan terhadap sembilan perangkat Desa Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon, yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh Kepala Desa setempat. Ketua PPDI Banyumas, Slamet Mubarok, menyatakan keputusan tersebut diambil karena menurut organisasi perangkat desa, proses pemberhentian terhadap sembilan perangkat itu tidak mengikuti …
Read More »Respon Ketua PPDI Blora Sikapi Siltap Perangkat Desa Kembali Turun Di Bawah UMK
BLORA – Pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2026 berdampak langsung pada kesejahteraan perangkat desa di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Salah satu imbas paling nyata adalah turunnya gaji perangkat desa, yang kini kembali berada di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Blora 2026. Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Blora, Cuk Suwartono, menyampaikan bahwa pemangkasan ADD menyebabkan penghasilan perangkat …
Read More »Audensi Dengan DPRD, PPDI Blitar Sampaikan Aspirasi Penambahan ADD
BLITAR – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Blitar bersama Persatuan Kepala Desa Indonesia (PKDI) menggelar audiensi dengan pimpinan DPRD Kabupaten Blitar guna menyampaikan aspirasi terkait usulan penambahan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2026. Audiensi tersebut berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Blitar. Perwakilan PPDI Kabupaten Blitar menyampaikan bahwa keterbatasan ADD saat ini berdampak pada optimalisasi pelayanan pemerintahan desa …
Read More »Jadi Tuan Rumah Peringatan Hari Desa Nasional 2026, Ini Rangkaian Acara Yang Dipersiapkan Pemkab Boyolali
Boyolali – Kabupaten Boyolali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Hari Desa Nasional (HDN) 2026. Penetapan ini menjadikan Boyolali sebagai pusat perhatian nasional karena akan menjadi lokasi berkumpulnya perwakilan desa dari seluruh Indonesia dalam peringatan tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Hari Desa Nasional 2026 mengusung tema “Bangun Desa Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk …
Read More »
Puskominfo PPDI