Puskominfo PPDI
JOMBANG – Kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) ternyata belum membawa kabar baik bagi semua pihak. Di Kabupaten Jombang, perangkat desa justru harus “gigit jari” karena hingga kini belum merasakan kenaikan penghasilan seperti ASN.
Kondisi ini memicu keresahan. Pasalnya, beban kerja perangkat desa dinilai tidak kalah berat, bahkan bersentuhan langsung dengan masyarakat setiap hari.
“Kami Juga Bekerja untuk Negara!”
Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jombang, Sugianto, secara tegas menyuarakan aspirasi para perangkat desa. Ia menilai, kenaikan gaji ASN seharusnya juga diikuti dengan perhatian terhadap kesejahteraan perangkat desa.
“Perangkat desa ini ujung tombak pelayanan masyarakat. Tapi sampai sekarang belum ada penyesuaian,” keluhnya.
Menurutnya, kondisi ini menciptakan kesenjangan yang makin terasa antara ASN dan perangkat desa.
Harga Naik, Gaji Jalan di Tempat
Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, stagnasi penghasilan menjadi persoalan serius. Perangkat desa mengaku harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sementara itu, kebijakan kenaikan gaji ASN justru memperlebar jarak kesejahteraan.
“Kalau tidak ada perubahan, ini bisa berdampak pada semangat kerja,” ungkap salah satu perangkat desa.
DPRD Turun Tangan, Tapi Akankah Ada Hasil?
Aspirasi ini tidak berhenti begitu saja. Perangkat desa telah menyampaikannya langsung dalam forum resmi bersama DPRD Jombang.
Komisi A DPRD bahkan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas tuntutan tersebut. Namun, hingga kini belum ada keputusan konkret yang benar-benar melegakan.
Publik pun bertanya-tanya: apakah perjuangan ini akan membuahkan hasil, atau kembali berujung janji?
Peran Besar, Tapi Kurang Dihargai?
Fakta di lapangan menunjukkan, perangkat desa memiliki peran vital. Mereka menangani administrasi, pelayanan warga, hingga pelaksanaan program pemerintah.
Ironisnya, peran besar tersebut belum diimbangi dengan kesejahteraan yang memadai.
Banyak pihak menilai, jika kondisi ini terus dibiarkan, kualitas pelayanan publik di desa bisa ikut terdampak.
Harapan yang Belum Padam
Meski kecewa, perangkat desa di Jombang tetap menyimpan harapan. Mereka ingin pemerintah memberikan kebijakan yang lebih adil dan tidak timpang.
Kenaikan penghasilan dianggap bukan sekadar tuntutan, tetapi kebutuhan agar mereka bisa bekerja lebih optimal.
“Yang kami minta hanya keadilan,” tegas Sugianto.
