Tag Archives: perangkat desa

Kabar mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa sempat memberikan harapan bagi perangkat desa di seluruh Indonesia. Namun hingga awal Maret 2026, regulasi yang ditunggu-tunggu tersebut belum juga ditandatangani Presiden. Padahal sebelumnya pemerintah menyampaikan bahwa PP tersebut akan segera diterbitkan dan diharapkan menjadi momentum penting bagi penguatan tata kelola pemerintahan desa. …

KUDUS – Pembayaran gaji kepala desa (kades) dan perangkat desa di puluhan desa di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mengalami keterlambatan. Hingga awal Maret 2026, tercatat 85 desa belum mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga penghasilan tetap (siltap) aparat desa tertunda sekitar dua bulan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus, Famny Dwi Arfana, menjelaskan bahwa sampai saat ini …

PURWOREJO – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Purworejo berkomitmen menjadi pengawas partisipatif dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PPDI Purworejo dan Bawaslu Purworejo dalam kegiatan Ngabuburit Pengawasan, Rabu (4/3/2026). Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Purworejo, Widya Astuti, mengatakan pihaknya terus menggandeng berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat pengawasan partisipatif …

Sumedang – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Sumedang menyampaikan tuntutan terkait kepastian kesejahteraan perangkat desa dalam audiensi yang digelar di Ruang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang, Selasa (3/3/2026). Audiensi yang dimulai pukul 13.00 WIB tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia. Pertemuan ini juga dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa …

Arga Makmur – Ribuan perangkat desa (Parades) di Kabupaten Bengkulu Utara menyambut gembira pencairan Penghasilan Tetap (Siltap) dan tunjangan atau gaji untuk bulan Januari dan Februari 2026. Pencairan yang dilakukan menjelang awal bulan suci Ramadan ini menjadi berkah tersendiri bagi para perangkat desa di wilayah tersebut. Salah seorang perangkat desa Bengkulu Utara, Gawardi SH, mengungkapkan rasa syukur karena gaji yang …

Kediri – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menerima audiensi Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kediri, Senin (9/2) kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Mas Dhito menerima curhatan perangkat terkait regulasi jam kerja pemerintah desa. Sekretaris PPDI Kabupaten Kediri, Manon Kusiroto, menyampaikan bahwa berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini, jam kerja pemerintah desa mengikuti jam kerja pemerintah daerah, yakni mulai pukul 07.15 hingga 15.30 …

BIREUEN — Enam perangkat Gampong Cot Girek di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh, mengundurkan diri secara bersamaan dengan alasan ketidaknyamanan kerja dan minimnya transparansi pemerintahan desa. Pengunduran diri ini disampaikan melalui surat resmi yang diserahkan ke Kantor Camat Peusangan pada Jumat lalu. Daftar Perangkat yang Mengundurkan Diri Para perangkat yang menyatakan mundur terdiri dari: Hery Afrizal — Kasi Pemerintahan Edi …

KARANGASEM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem menyetujui pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menjadi peraturan daerah. Persetujuan ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karangasem yang digelar pada Senin, 9 Februari 2026. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika, didampingi Wakil Ketua I Kadek W. Kusmiadewi dan Wakil Ketua III …

Jakarta – Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menggelar rapat koordinasi nasional secara daring bersama seluruh Ketua PPDI Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia pada Jumat, 6 Februari 2026. Rapat ini menegaskan komitmen PPDI dalam memperjuangkan kepastian status hukum serta peningkatan kesejahteraan perangkat desa di seluruh Indonesia. Rapat yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting menghadirkan Ketua Umum PPDI, Sarjoko, dan dipandu oleh …

Jakarta — Ditengah ketidakpastian terbitnya Peraturan Pemerintah dari UU No 03 Tahun 2024 Tentang Desa, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menerbitkan Keputusan DPD RI Nomor 33/DPDRI/III/2024–2025 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah terkait Tata Kelola Pemerintahan Desa. DPD RI menegaskan pentingnya regulasi yang selaras dan berpihak pada desa sebagai fondasi pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikan …