Tag Archives: aparatur pemerintah desa

Bengkulu – Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Bengkulu masa bhakti 2025–2030 resmi dikukuhkan dalam acara sakral yang digelar di Aula Bapelkes Kota Bengkulu, Sabtu (24 Januari 2026). Pengukuhan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SKEP/014/PPDI/I/2026 tentang Penetapan dan Pengesahan Pengurus Provinsi PPDI Bengkulu Masa Bhakti 2025–2030. Acara ini secara langsung dikukuhkan oleh Sekretaris Jenderal PP PPDI, M. Nuh, SE. …

Bengkulu – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Bengkulu memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah anggota berprestasi dalam acara Pengukuhan Pengurus PPDI Provinsi Bengkulu Masa Bhakti 2025–2030 sekaligus Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, kinerja, dan keaktifan anggota dalam mengembangkan organisasi PPDI di Provinsi Bengkulu. Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal PPDI, …

TABANAN— Komisi I DPRD Kabupaten Tabanan melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Bina Desa di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai langkah strategis dalam memperjuangkan hak purnabakti perangkat desa yang selama ini belum terealisasi. Langkah ini juga menjadi tindak lanjut aspirasi yang disampaikan oleh puluhan perangkat desa beberapa waktu lalu. Perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) sebelumnya telah …

Sidoarjo — Puluhan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Sidoarjo menggelar audiensi dengan pimpinan dan anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, Selasa (20/01/2026), untuk menyampaikan berbagai persoalan yang kini dihadapi oleh ribuan perangkat desa di daerah itu. Audiensi yang dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD, Rizza Ali Faizin, menyoroti dua hal utama: status kepegawaian perangkat desa yang belum jelas serta …

Bondowoso – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bondowoso merealisasikan kebijakan pembayaran penghasilan tetap (siltap) perangkat desa setiap bulan. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi ribuan perangkat desa karena memberikan kepastian penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan aparatur desa. Sebelumnya, pembayaran siltap perangkat desa kerap mengalami keterlambatan dan tidak menentu. Dengan sistem pembayaran bulanan, Pemda Bondowoso berupaya menciptakan tata kelola keuangan desa yang lebih …

JAKARTA – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Terbitnya regulasi ini menjadi kabar baik bagi para pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan program strategis nasional tersebut. Selama lebih dari setahun berjalan, Program Makan Bergizi Gratis telah menyasar berbagai kelompok penerima …

Boyolali – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyerahkan sederet penghargaan kepada desa, kepala desa, pemerintah daerah, hingga mitra swasta pada puncak peringatan Hari Desa Nasional. Kegiatan tersebut digelar di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (15/01/2026). Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata dalam pembangunan dan pemberdayaan desa di seluruh Indonesia. …

Purwokerto – Komisi I DPRD Kabupaten Banyumas melakukan konsultasi dengan ahli hukum tata negara untuk membahas polemik yang terjadi di Pemerintahan Desa Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon. Konsultasi ini dilakukan sebagai upaya memperoleh pandangan yuridis atas persoalan pemberhentian perangkat desa yang dinilai bermasalah secara administrasi. Konsultasi tersebut menghadirkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., …

BANYUMAS — Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Banyumas akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai bentuk dukungan terhadap sembilan perangkat Desa Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon, yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh Kepala Desa setempat. Ketua PPDI Banyumas, Slamet Mubarok, menyatakan keputusan tersebut diambil karena menurut organisasi perangkat desa, proses pemberhentian terhadap sembilan perangkat itu tidak mengikuti …