Puskominfo PPDI
Mojokerto – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Mojokerto menerima berbagai keluhan dari perangkat desa dalam agenda serap aspirasi yang digelar di Kecamatan Jatirejo. Salah satu isu utama yang disampaikan adalah besaran penghasilan tetap (siltap) yang dinilai masih terlalu kecil dan belum sebanding dengan beban kerja.
Kegiatan ini menjadi wadah bagi perangkat desa untuk menyampaikan secara langsung persoalan yang mereka hadapi kepada wakil rakyat. Dalam dialog tersebut, sejumlah perangkat desa mengungkapkan bahwa siltap yang diterima saat ini masih belum mencukupi kebutuhan hidup, terlebih dengan meningkatnya biaya kebutuhan sehari-hari.
Fraksi PKB DPRD Kabupaten Mojokerto menyatakan komitmennya untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi tersebut. Mereka menilai bahwa kesejahteraan perangkat desa harus menjadi perhatian serius, mengingat peran strategis mereka dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa.
Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD Kabupaten Mojokerto memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran yang diharapkan mampu mendorong kebijakan pro-rakyat, termasuk peningkatan kesejahteraan perangkat desa. Diketahui, DPRD Kabupaten Mojokerto terdiri dari 50 anggota yang berasal dari berbagai partai politik, dengan PKB sebagai salah satu fraksi mayoritas.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Fraksi PKB juga menegaskan bahwa aspirasi terkait siltap akan dibahas lebih lanjut dalam forum resmi DPRD. Mereka berjanji akan mengawal usulan tersebut agar dapat masuk dalam pembahasan anggaran daerah.
Selain persoalan siltap, perangkat desa juga menyampaikan berbagai kendala lain, seperti keterbatasan fasilitas kerja dan kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak aspek yang perlu dibenahi dalam tata kelola pemerintahan desa.
Fraksi PKB berharap, melalui komunikasi yang intensif antara DPRD dan masyarakat desa, berbagai permasalahan yang ada dapat segera ditemukan solusi konkret. Mereka juga mengajak pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan perangkat desa sebagai ujung tombak pelayanan publik.
Dengan adanya kegiatan serap aspirasi ini, diharapkan kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput, sekaligus meningkatkan kesejahteraan perangkat desa di Kabupaten Mojokerto.
