Nasional

Jakarta – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang diwakili Wakil Sekjen Fathur Rofiq bersama sejumlah pengurus harian menghadiri Rapat Pimpinan Gabungan Persiapan Hari Desa Nasional (HDN) 2026 di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Selasa (18/11/2025). Rapat turut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria, serta pengurus …

BOJONEGORO — Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali menggelar Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kamis (30/10/2025). Acara berlangsung di Ballroom Hotel Eastern Bojonegoro dan dihadiri oleh para kepala desa, camat se-Kabupaten Bojonegoro, serta pejabat terkait lainnya. Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, hadir sebagai narasumber bersama Anggota …

Jakarta – Beberapa waktu yang lalu, Pengurus Pusat PPDI telah menyerahkan Naskah Akademik Perangkat Desa Dalam Pemerintahan Desa kepada Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI. Naskah Akademik yang menyorot dinamika perangkat desa ini diharapkan mampu menjadi dasar kajian Pemerintah untuk memberi penegasan tentang status kepegawaian Perangkat Desa. Berikut ini uraian singkat dari Naskah Akademik Perangkat Desa Dalam Pemerintahan …

Magelang — Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) bakal melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes), Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, AP, M.Si., di Jakarta. Pertemuan ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 28 Oktober 2025, di Kantor Dirjen Bina Pemdes, Pasar Minggu, Jakarta. Audiensi ini digelar dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan …

Jakarta – Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) meminta pemerintah daerah, khususnya bupati dan wali kota yang memiliki desa, untuk segera menyampaikan data identitas desa dan perangkat desa. Permintaan tersebut tertuang dalam surat resmi bernomor S-37/PK.4/2025 tertanggal 27 Agustus 2025. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DJPK, Jaka Sucipta, menegaskan bahwa data yang diminta …

Magelang – Berlarut-larutnya pembahasan regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 tentang Desa menimbulkan kegelisahan di kalangan perangkat desa. Sudah lebih dari satu tahun sejak revisi UU Desa diterbitkan, namun kepastian mengenai regulasi turunannya belum juga ada. Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Sarjoko, mengungkapkan bahwa pembahasan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 sebagai aturan turunan …

Jakarta – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menegaskan pentingnya penataan ulang status, kedudukan, dan hak-hak perangkat desa sebagai bagian integral dalam sistem pemerintahan desa. Hal ini dituangkan dalam Naskah Akademik “Perangkat Desa dalam Pemerintahan Desa” yang dikirimkan kepada seluruh Gubernur di Indonesia. Hal ini seiring dengan surat dari Pengurus Pusat PPDI dengan No 005/078/PP.PPDI/VIII/2025 tertanggal 07 Agustus 2025 yang ditujukan …

Dalam rangka memperingati Hari Lahir ke-19, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) terus menunjukkan kiprah dan eksistensinya sebagai organisasi profesi terbesar perangkat desa di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Sarjoko, S.H., PPDI terus berbenah diri menjadi organisasi yang lebih modern, dinamis, serta adaptif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan profesi. Sejak berdiri pada tahun 2006 di Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah, PPDI …

Magelang, 14 Juni 2025 — Dalam rangka memperingati Hari Lahir (Harlah) ke-19 Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Pengurus Pusat PPDI mengeluarkan surat edaran resmi yang menginstruksikan seluruh jajaran pengurus di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan untuk menyemarakkan momen bersejarah ini. Peringatan Harlah ke-19 PPDI yang jatuh pada tanggal 17 Juni 2025 mengusung tema: “Solidaritas dan Pengabdian Menyatukan Tekad Memperjuangkan Status …

Magelang – Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 11 Tahun 2019 sebagai regulasi pelaksanaan UU No 03 Tahun 2024 Tentang Desa, masih dalam tahap harmonisasi lintas Kementerian. Kabar ini disampaikan oleh Ketua Umum PPDI, Sarjoko, S.H, saat dikonfirmasi terkait perkembangan revisi PP tersebut. Sarjoko menyampaikan bahwa Peraturan Pelaksana dari UU No 03 Tahun 2024 ini sedang dalam tahap harmonisasi di Kementerian …