Nasional

Jakarta, 4 Desember 2025 — Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan bersama seluruh asosiasi pemerintahan desa menyepakati serangkaian langkah strategis untuk mengatasi potensi gagal bayar kewajiban desa pada Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan tersebut dirumuskan dalam pertemuan resmi yang juga dihadiri oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Dirjen Perimbangan Keuangan, serta pimpinan berbagai asosiasi desa nasional. Pertemuan …

Jakarta — Ketua Umum PPDI Sarjoko, S.H bersama beberapa ketua umum organisasi desa yang lain mendatangi Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta, pada Rabu (3/12/2025) siang hari. Kedatangan PPDI bersama organisasi yang memperjuangkan hak dan aspirasi kepala desa serta perangkat desa di Indonesia ini untuk menyerukan agar pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas untuk merespon keresahan para Kepala Desa (Kades), …

Jakarta— Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), menyerukan agar seluruh elemen desa mendukung penuh keberadaan Kopdes Merah Putih. Menurutnya, tidak ada alasan untuk menolak program tersebut. “Saya sampaikan kepada seluruh kepala desa, seluruh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), tidak ada alasan untuk tidak mendukung program Bapak Presiden ” ujar Yandri saat menjadi narasumber dalam Radio Talk bersama …

Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) resmi mengumumkan pelaksanaan Aksi Damai “Desa Se-Indonesia” yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 8 Desember 2025 di kawasan Istana Negara dan Monumen Nasional, Jakarta. Aksi ini akan dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Dalam undangan resmi bernomor 411/DPP APDESI/XII/2025, APDESI mengajak Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Lembaga Desa, dan …

Jakarta, 22 November 2025 – Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya komitmen kuat serta kolaborasi lintas tingkat pemerintahan dalam menyelesaikan penetapan batas desa di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Bina Pemdes, Murtono, dalam acara Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis “Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) – Penegasan Batas …

Jakarta — Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), menyatakan bahwa 12 Rencana Aksi dari program Kemendes PDT – dalam kerangka “Bangun Desa, Bangun Indonesia” – sudah mencakup seluruh target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs). Menurut Yandri, rencana aksi tersebut merepresentasikan implementasi nyata SDGs di tingkat desa. Banyak isu esensial seperti akses listrik, jaringan sinyal, …

Jakarta – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan Fraksi NasDem DPR RI sepakat meningkatkan dorongan terhadap pemerintah agar memberikan kejelasan status kepegawaian bagi perangkat desa di seluruh Indonesia. Kesepakatan ini dibangun dalam audiensi yang digelar Senin (24/11/2025) di ruang Fraksi NasDem, di mana PPDI menyerahkan naskah akademik yang berisi sejumlah tuntutan nyata. Tiga Tuntutan Penting dari PPDI Seperti yang diberitakan …

Jakarta — Anggota DPR RI Adi Satrya Sulisto menerima kunjungan silaturahmi Ketua dan Sekretaris Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Banyumas di ruang kerja Komisi VI DPR RI, Selasa sore. Pertemuan tersebut berlangsung setelah rombongan PPDI melakukan audiensi dengan Komisi II DPR RI untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait keberlangsungan profesi perangkat desa. PPDI Banyumas yang dikoordinir Slamet Mubarok, mengungkapkan beberapa …

Jakarta, 24 November 2025 — Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang dipimpin oleh Ketua Umum Sarjoko, SH, melakukan audiensi dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan. Dalam pertemuan yang berlangsung pada Senin siang tersebut, rombongan PPDI diterima oleh tiga fraksi, yaitu Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, dan Fraksi NasDem. Sekitar 115 peserta hadir dalam rangkaian audiensi dan …

Sejumlah perangkat desa menggelar audiensi dengan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, di Ruang Rapat Fraksi PKB, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11). Pertemuan tersebut digelar untuk menuntut kejelasan status kepegawaian yang hingga kini belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Tuntutan Perangkat Desa: Diangkat Menjadi ASN Ketua organisasi Salam Berdesa, …