Tag Archives: pamong desa

Jakarta, 4 Desember 2025 — Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan bersama seluruh asosiasi pemerintahan desa menyepakati serangkaian langkah strategis untuk mengatasi potensi gagal bayar kewajiban desa pada Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan tersebut dirumuskan dalam pertemuan resmi yang juga dihadiri oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Dirjen Perimbangan Keuangan, serta pimpinan berbagai asosiasi desa nasional. Pertemuan …

Jakarta — Ketua Umum PPDI Sarjoko, S.H bersama beberapa ketua umum organisasi desa yang lain mendatangi Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta, pada Rabu (3/12/2025) siang hari. Kedatangan PPDI bersama organisasi yang memperjuangkan hak dan aspirasi kepala desa serta perangkat desa di Indonesia ini untuk menyerukan agar pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas untuk merespon keresahan para Kepala Desa (Kades), …

Pemalang— Sekitar 30 pengurus dan anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pemalang mendatangi gedung DPRD Kabupaten Pemalang. Mereka menagih tindak lanjut atas surat permohonan audensi yang telah diajukan sejak 3 November 2025. Tujuan audensi PPDI menginginkan rekomendasi resmi DPRD terkait penambahan besaran Siltap (penghasilan tetap) perangkat desa, berdasarkan masa kerja. Permintaan ini merujuk pada rekomendasi serupa yang pernah diterbitkan …

TAKALAR — Puluhan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Takalar menggelar aksi unjuk rasa di Kantor BPJS Kesehatan Takalar pada Selasa (2 Desember 2025), menolak keras penonaktifan kepesertaan kesehatan mereka tanpa penjelasan. Aksi Berawal dari Dinas Sosial & PMD Rombongan perangkat desa memulai aksi di depan Kantor Dinas Sosial & PMD Takalar, kemudian berjalan kaki …

TULUNGAGUNG — Pemerintah Kabupaten Tulungagung secara resmi mengumumkan kenaikan penghasilan tetap (siltap) bagi perangkat desa, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memacu profesionalisme pelayanan publik. Kenaikan ini disampaikan bersamaan dengan pelantikan kepengurusan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) masa bakti 2025–2030. Siltap Naik, Perhatian ke Kesejahteraan Perangkat Desa Dalam acara pelantikan, Bupati Gatut Sunu Wibowo menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menetapkan kenaikan …

SINTANG — PPDI bersama sejumlah organisasi perangkat desa menegaskan sikap penolakan terhadap PMK 81 Tahun 2025. Menurut mereka, regulasi ini mengancam otonomi desa dan menghambat penyaluran Dana Desa ke ratusan desa di Kabupaten Sintang. Penolakan disampaikan secara bersama oleh tiga organisasi desa terbesar di Sintang — yaitu APDESI Merah Putih, PAPDESI Kabupaten Sintang, dan PPDI — pada Senin, 1 Desember …

Bengkulu Tengah — Bupati Bengkulu Tengah menerima audiensi dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bengkulu Tengah dalam rangka membahas penguatan peran perangkat desa serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam pertemuan tersebut, PPDI menyampaikan sejumlah aspirasi penting, mulai dari kebutuhan peningkatan kompetensi perangkat desa, pembinaan yang lebih terstruktur, hingga perhatian terhadap kesejahteraan perangkat desa di seluruh wilayah Bengkulu Tengah. …

TULUNGAGUNG — PPDI Kabupaten Tulungagung resmi dibentuk dan dilantik oleh Gatut Sunu Wibowo, Bupati Tulungagung, dalam sebuah acara yang berlangsung di akhir tahun 2025. Dalam sambutannya, Bupati menekankan betapa pentingnya penguasaan regulasi tentang APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) oleh seluruh perangkat desa. Bupati Gatut menyatakan bahwa perangkat desa adalah “garda terdepan” yang menentukan kualitas pelayanan publik di tingkat akar …

Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) resmi mengumumkan pelaksanaan Aksi Damai “Desa Se-Indonesia” yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 8 Desember 2025 di kawasan Istana Negara dan Monumen Nasional, Jakarta. Aksi ini akan dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Dalam undangan resmi bernomor 411/DPP APDESI/XII/2025, APDESI mengajak Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Lembaga Desa, dan …

PURWOREJO — Pemerintah Kabupaten Purworejo menegaskan akan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada kepala desa (kades) dan perangkat desa mulai tahun 2026. Kebijakan ini diharapkan bisa mendorong semangat kerja dan meningkatkan layanan pemerintahan desa. Menurut pernyataan resmi pejabat terkait, insentif ini sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pamong desa dan untuk mendongkrak motivasi dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Usulan pemberian THR …