Tolak Penonaktifan Kepesertaan Kesehatan, PPDI Takalar Datangi BPJS Kesehatan

TAKALAR — Puluhan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Takalar menggelar aksi unjuk rasa di Kantor BPJS Kesehatan Takalar pada Selasa (2 Desember 2025), menolak keras penonaktifan kepesertaan kesehatan mereka tanpa penjelasan.

Aksi Berawal dari Dinas Sosial & PMD

Rombongan perangkat desa memulai aksi di depan Kantor Dinas Sosial & PMD Takalar, kemudian berjalan kaki secara tertib menuju kantor BPJS Kesehatan. Mereka membawa poster tuntutan dan orasi, menyoroti bahwa banyak dari mereka maupun keluarga membutuhkan layanan medis tetapi mendapati BPJS dinyatakan non-aktif tanpa pemberitahuan.

Salah satu peserta aksi, bernama Dg Sanggu, mengungkapkan kasus dari rekannya di Desa Bontomanai — ketika anaknya harus dioperasi, BPJS dinyatakan tidak aktif. “Kalau hari itu BPJS tidak aktif, mereka diminta membayar hingga Rp100 juta,” katanya.

Pemeriksaan Iuran Tak Jelas, Diduga Lemah Koordinasi Instansi

Setelah menggelar aksi, para perangkat desa mendatangi Badan Keuangan dan Aset Daerah Takalar (BKAD). Namun BKAD menyatakan pihaknya belum pernah menerima permintaan pembayaran iuran dari BPJS Kesehatan untuk perangkat desa. Hal ini memunculkan dugaan adanya ketidaksinkronan data dan lemahnya koordinasi antar instansi terkait.

Akibat situasi ini, para perangkat desa merasa hak atas jaminan layanan kesehatan — yang semestinya menjadi hak dasar — telah diabaikan baik oleh pemerintah daerah maupun BPJS. Seorang peserta dari Kecamatan Marbo bahkan mempertanyakan komitmen kedua lembaga dalam melindungi kesejahteraan aparat desa.

Tuntutan PPDI: Kepesertaan diaktifkan, Audit Transparan, Kepala BPJS Diganti

Dalam aksinya, PPDI Takalar membacakan enam poin pernyataan sikap resmi:

• Mendesak penggantian Kepala BPJS Kesehatan Takalar karena dianggap gagal menjamin keaktifan kartu bagi perangkat desa.
• Meminta audit independen terhadap dana iuran BPJS perangkat desa, untuk menelusuri potensi penyimpangan.
• Meninjau kembali perjanjian kerja sama antara BPJS dan Pemda Takalar — dengan harapan transparansi dan perbaikan jika ada kerugian.
• Mendesak agar kepesertaan BPJS para perangkat desa segera diaktifkan kembali tanpa syarat berat.
• Mengecam sikap pegawai BPJS yang dinilai tidak empati terhadap kebutuhan dasar pelayanan kesehatan.
• Berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga hak kesehatan perangkat desa dipulihkan.

“Kami tidak akan mundur sebelum hak kami dipenuhi,” tegas peserta aksi dalam deklarasi penutup.

Wajah Krisis BPJS Kesehatan di Daerah: Indikasi Masalah yang Lebih Luas

Peristiwa di Takalar ini muncul di tengah gelombang penonaktifan kepesertaan BPJS secara massal di berbagai daerah akibat migrasi data dari sistem lama ke sistem baru. Misalnya, di beberapa kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur, ribuan hingga puluhan ribu peserta dinonaktifkan dari kepesertaan asuransi kesehatan melalui mekanisme serupa.