Puskominfo PPDI
TULUNGAGUNG – Kabar gembira datang bagi perangkat desa di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Tulungagung akhirnya mencairkan penghasilan tetap (Siltap) bagi kepala desa dan perangkat desa untuk tiga bulan sekaligus, yakni Januari, Februari, dan Maret 2026.
Pencairan Siltap perangkat desa Tulungagung tersebut disalurkan melalui rekening pemerintah desa masing-masing setelah proses administrasi dan penganggaran selesai dilakukan oleh pemerintah daerah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung, Dwi Hari, menjelaskan bahwa pembayaran Siltap dilakukan secara rapel karena sebelumnya sempat mengalami keterlambatan.
“Pencairan Siltap sudah dilakukan dan disalurkan untuk tiga bulan sekaligus,” ujarnya.
Menurutnya, dengan dicairkannya Siltap tersebut, diharapkan berbagai persoalan yang sebelumnya muncul akibat keterlambatan pembayaran dapat segera terselesaikan.
Perangkat Desa Tulungagung Sempat Mengeluh
Sebelumnya, keterlambatan pencairan Siltap sempat menimbulkan keluhan di kalangan perangkat desa di Tulungagung. Selama tiga bulan terakhir, banyak perangkat desa yang harus menunggu kepastian pembayaran hak mereka.
Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tulungagung, Fatah, mengungkapkan bahwa keterlambatan pembayaran Siltap cukup berdampak terhadap kondisi ekonomi para perangkat desa.
Menurutnya, tidak sedikit perangkat desa yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari karena penghasilan mereka belum diterima selama beberapa bulan.
Selain itu, keterlambatan pembayaran juga berdampak pada iuran jaminan kesehatan. Sejumlah perangkat desa bahkan sempat mengalami kendala karena kartu BPJS Kesehatan mereka tidak aktif akibat tunggakan iuran.
Diharapkan Pembayaran Siltap Tepat Waktu
Dengan cairnya Siltap perangkat desa Tulungagung untuk tiga bulan sekaligus, para perangkat desa kini bisa bernapas lega. Mereka berharap ke depan pembayaran penghasilan tetap dapat dilakukan tepat waktu agar tidak kembali menimbulkan persoalan serupa.
Selain membantu perekonomian perangkat desa, pembayaran Siltap yang lancar juga dinilai penting untuk menjaga kinerja pelayanan pemerintahan di tingkat desa.
Pemerintah daerah pun diharapkan terus memastikan mekanisme penganggaran dan penyaluran Siltap berjalan lebih baik agar hak perangkat desa dapat diterima sesuai jadwal.
