Puskominfo PPDI
Arga Makmur, Bengkulu Utara — Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Bengkulu yang juga menjabat sebagai Sekretaris Desa Datar Ruyung Kecamatan Kota Arga Makmur, Ibnu Majah, A.Md.Kom., menyampaikan keluhan terkait buruknya pelayanan Bank BRI Arga Makmur dalam penyaluran Siltap dan tunjangan (gaji) Kepala Desa, perangkat desa, dan anggota BPD, serta pencairan Dana Desa.
Dalam keterangannya, Ibnu Majah meminta agar Bupati Bengkulu Utara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kerja sama antara pemerintah daerah dan Bank BRI sebagai bank penyalur dana desa. Menurutnya, pelayanan BRI jauh dari harapan, meskipun sebelumnya pemindahan penyaluran dana dari Bank Bengkulu ke Bank BRI dilakukan dengan harapan mendapatkan layanan yang lebih baik.
“Niat baik Pemda Bengkulu Utara membayar gaji perangkat desa di minggu pertama setiap bulan sangat kami apresiasi. Tapi pelayanannya justru terganjal di bank penyalur. Gaji sering tertunda dengan alasan yang tidak masuk akal,” ujar Majah.
Ibnu juga mengungkapkan, banyak kepala desa dan perangkat desa yang mengeluhkan keterlambatan penyaluran gaji. Di beberapa wilayah seperti Kecamatan Putri Hijau dan Giri Mulya, pengambilan gaji bahkan harus dilakukan berulang kali karena sistem yang dinilai tidak efisien dan sering berubah-ubah.
“Ada perangkat desa yang sampai tiga kali bolak-balik ke BRI Giri Mulya hanya untuk mengambil gaji. Bahkan sempat terjadi komunikasi yang kurang menyenangkan antara pihak bank dengan bendahara desa,” tambahnya.
Tak hanya itu, Majah juga menyoroti adanya potongan administrasi sebesar Rp3.500 setiap kali pengiriman dana dari rekening giro desa ke rekening perangkat desa. Ia mempertanyakan kewajaran biaya tersebut, mengingat pengiriman hanya bersifat transfer internal.
Keluhan juga disampaikan terkait lambatnya pencairan Dana Desa yang menghambat pelaksanaan berbagai program desa, termasuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), ketahanan pangan, dan pembangunan fisik. Salah satu contoh terjadi di Kecamatan Marga Sakti Sebelat, di mana Camat setempat juga menyampaikan keluhan serupa.
Permasalahan lain yang cukup krusial adalah terkait keaktifan BPJS Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa. Menurut Majah, banyak BPJS yang tidak aktif, sehingga tidak bisa digunakan saat berobat, terutama dalam keadaan darurat atau malam hari.
“Ada rekan kami yang terpaksa mengeluarkan biaya pribadi hingga jutaan rupiah karena BPJS-nya tidak aktif. Ini sangat merugikan. Padahal iuran BPJS dipotong langsung dari gaji sebesar 1%,” jelasnya.
Atas dasar berbagai persoalan tersebut, Ibnu Majah mendesak Bupati Bengkulu Utara untuk mengevaluasi kerja sama dengan Bank BRI dan mencari solusi yang lebih baik untuk pelayanan perbankan dan jaminan kesehatan bagi perangkat desa.
“Kami hanya ingin layanan yang baik. Gaji itu kebutuhan pokok kami, dan jaminan kesehatan adalah hak yang harus kami dapatkan. Semoga Bupati mendengar dan segera menindaklanjuti,” pungkasnya.
