Puskominfo PPDI
Katingan, 20 November 2025 — Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Katingan menggelar audiensi bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kamis (20/11). Pertemuan ini membahas rancangan pasal dalam Peraturan Bupati (Perbup) terkait Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2026.
Dalam audiensi tersebut, organisasi desa mengusulkan sejumlah poin penting untuk dimasukkan dalam draf Perbup. Salah satu usulan utama adalah pembayaran Siltap, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar dapat dilakukan setiap bulan.
Usulan ini dianggap penting untuk:
- meningkatkan ketertiban administrasi keuangan desa,
- memberikan kepastian pendapatan bagi Pemerintah Desa,
- serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
APDESI dan PPDI Kabupaten Katingan berharap Bupati Katingan dapat menyetujui pasal tersebut demi terciptanya tata kelola keuangan desa yang lebih baik, teratur, dan berkeadilan.
Audiensi ini menjadi langkah konkret dalam memperjuangkan kesejahteraan aparatur desa sekaligus memastikan regulasi ADD 2026 dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan desa.
