Puskominfo PPDI
Klaten – Anggota DPR RI dan tokoh sentral dalam kepengurusan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Muhammad Hatta, kembali menunjukkan komitmennya dalam membina dan mengawal perkembangan desa di Klaten setelah 20 tahun mengabdi bagi kemajuan desa-desa di Jawa Tengah. Acara ini juga dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi perangkat desa agar suara mereka diperhatikan dalam berbagai kebijakan desa yang tengah berjalan.
Kegiatan yang digelar dalam forum yang melibatkan PPDI Kabupaten Klaten ini menjadi momentum penting untuk melihat kembali peran Muhammad Hatta dalam membantu memperjuangkan aspirasi para perangkat desa dan masyarakat di daerah rural. Selama dua dekade terakhir, Hatta dikenal luas karena konsistensinya dalam mendampingi berbagai program desa serta membangun komunikasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaksana di tingkat desa.
Sebagai bagian dari PPDI, Muhammad Hatta secara terbuka menerima masukan dari para perangkat desa terkait tantangan yang mereka hadapi, mulai dari kebutuhan penguatan kapasitas hingga kejelasan status kepegawaian yang masih menjadi isu nasional bagi perangkat desa di berbagai wilayah Indonesia. Dukungan Hatta menjadi salah satu titik fokus aspirasi ini karena perannya yang strategis dalam menghubungkan kebijakan legislatif dengan kebutuhan di tingkat desa.
Para peserta forum juga menyoroti pentingnya keberlanjutan program desa, termasuk peningkatan infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi lokal, serta modernisasi pelayanan publik. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, banyak yang berharap Muhammad Hatta dapat terus menjadi jembatan aspirasi desa sekaligus memacu peran PPDI sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.
Melalui pendekatan dialog yang intens dan keterlibatan berbagai pihak, kegiatan ini dipandang sebagai langkah positif dalam memperkuat sinergi antara perangkat desa, organisasi profesi seperti PPDI, serta legislatif guna memastikan bahwa aspirasi masyarakat desa benar-benar terdengar hingga ke tingkat pembuat kebijakan pusat.
