Tag Archives: perangkat desa

Jakarta – Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) meminta pemerintah daerah, khususnya bupati dan wali kota yang memiliki desa, untuk segera menyampaikan data identitas desa dan perangkat desa. Permintaan tersebut tertuang dalam surat resmi bernomor S-37/PK.4/2025 tertanggal 27 Agustus 2025. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DJPK, Jaka Sucipta, menegaskan bahwa data yang diminta …

Banyumas – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Banyumas mendorong pemerintah daerah agar segera menaikkan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa agar setara dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Banyumas. Ketua PPDI Banyumas, Slamet Mubarok, menyebutkan bahwa saat ini penghasilan perangkat desa masih berada di bawah UMR. Ia mencontohkan, penghasilan tetap perangkat desa hanya sekitar Rp 2,2 juta, sedangkan UMR Banyumas …

Bupati Banyumas Ajak PPDI Bersinergi Bangun Daerah, Ketua Baru Siap Perjuangkan Status Perangkat Desa Purwokerto – Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, mengajak jajaran Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Banyumas untuk bersinergi membangun daerah. Ajakan itu disampaikannya saat menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pengurus PPDI Kabupaten Banyumas Periode 2025–2030 di Pendopo Si Panji, Rabu (27/8/2025). “Ayuh guyub bareng-bareng mbangun …

Madiun – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Madiun mendatangi DPRD Kabupaten Madiun untuk beraudiensi dengan Komisi A pada Rabu (27/8/2025). Kehadiran mereka bertujuan mengawal aspirasi hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PPDI 2025 yang digelar di Kecamatan Kare pekan lalu. Sekretaris PPDI Kabupaten Madiun, Ajar Putra Dewantoro, menyebut ada dua poin utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama, terkait keringanan …

Rembang, 26 Agustus 2025 – Sejumlah perangkat desa yang tergabung dalam Paguyuban Perangkat Desa 579 menyatakan keberatan terhadap wacana pembatalan Surat Edaran (SE) masa purna tugas, yang menurut mereka bisa mengubah usia pensiun dari 65 tahun menjadi 60 tahun. Pemangkasan Usia Purna Tugas, Perangkat Desa Khawatir Kehilangan Tahun Kerja Perwakilan paguyuban, Sukirno, menyampaikan bahwa pembatalan SE bisa berdampak signifikan pada …

Mamasa – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mamasa menyayangkan keputusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terkait Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun 2025. Ketua PPDI Mamasa, Elias, S.Ip, menilai kebijakan tersebut tidak adil karena tidak mencakup Kepala Dusun sebagai penerima tambahan penghasilan. “Kepala dusun adalah ujung tombak pelayanan langsung kepada masyarakat. Mereka semestinya juga mendapat tambahan penghasilan dari program bantuan …

Seluma – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Seluma saat ini tengah memproses pengunduran diri empat perangkat Desa Gunung Agung, Kecamatan Lubuk Sandi. Surat pengunduran diri tersebut telah diterima pihak DPMD sejak beberapa minggu lalu. Kepala DPMD Seluma, Nopetri Elmanto, membenarkan adanya pengajuan pengunduran diri tersebut. Menurutnya, mundur dari jabatan merupakan hak setiap penyelenggara pemerintahan, termasuk perangkat desa. “Kami …

Brebes – PPDI Bumiayu, Kab.Brebes menggebrak ajang gelaran Karnaval dalam rangka HUT Kemerdekaan RI Ke-80 tingkat Kec. Bumiayu, Kab. Brebes hari ini (24/08/2025) dengan menampilkan Marching Band yang diawaki oleh gabungan perangkat desa di Kec. Bumiayu. Dengan menyanyikan lagu mars PPDI dan lagu-lagu nasional lainnya, marching band asuhan Ketua PPDI Bumiayu ini tampil memukau sepanjang route karnaval. Ketua PPDI Bumiayu, …

Tulungagung – Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menaikkan alokasi dana desa (ADD). Namun, kenaikan tersebut dilakukan secara bertahap lantaran keterbatasan kemampuan anggaran daerah. “Anggaran kita terbatas, jadi kenaikannya bertahap. Tapi yang jelas tetap naik, meskipun tidak sampai 13 persen seperti tuntutan PPDI,” kata Bupati Gatut Sunu Wibowo, Rabu (20/8/2025). Menurutnya, besaran kenaikan ADD akan disesuaikan …

Tulungagung – Penasehat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Timur, KH. Imam Mawardi Ridlwan, menegaskan bahwa penanganan tanah adat harus kembali berorientasi pada kemakmuran rakyat, bukan kepentingan segelintir pihak. Dalam keterangannya yang dilansir dari Harian-news.com, Rabu (20/8/2025), Imam Mawardi menjelaskan bahwa tanah adat merupakan lahan yang dikelola masyarakat secara turun-temurun. Meski sebagian besar belum bersertifikat hak milik, tanah adat telah …