Puskominfo PPDI
BOYOLALI – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Boyolali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Upgrading di De Aroma Resto Boyolali, Selasa (18/11/2025). Kegiatan ini dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Bupati Boyolali Dwi Fajar Nirwana, Ketua Dewan Pembina Pusat PPDI Mohammad Hatta, dan Ketua Umum Pengurus Pusat PPDI Sarjoko.
Ketua PPDI Kabupaten Boyolali, Dartono, menyampaikan bahwa dalam Rakor tersebut dilakukan sosialisasi Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024. Ia juga mengajak seluruh perangkat desa di Boyolali untuk mendukung dan menyukseskan program-program pemerintah daerah.
“Kalau desa maju, maka Boyolali maju,” ujarnya.
Wabup Boyolali Apresiasi Peran Strategis PPDI
Wakil Bupati Boyolali, yang akrab disapa Fajar, memberikan apresiasi atas peran PPDI dalam meningkatkan kapasitas perangkat desa serta kontribusinya terhadap pembangunan dan pelayanan publik. Menurutnya, PPDI merupakan wadah strategis untuk memperkuat profesionalitas dan solidaritas perangkat desa.
“Saya berharap Rakor dan Upgrading PPDI Kabupaten Boyolali ini menghasilkan sinkronisasi program kerja PPDI dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Boyolali,” ujar Wabup Fajar.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas perangkat desa dalam menghadapi tantangan pekerjaan yang semakin kompleks. Selain itu, perangkat desa diharapkan mampu menyusun strategi inovatif untuk mendorong kemajuan desa.
“Mari jadikan kegiatan ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi dan komitmen serta meningkatkan kualitas kerja untuk membangun Kabupaten Boyolali mulai dari desa,” tambahnya.
PPDI Hadir di 360 Kabupaten dan 28 Provinsi
Ketua Dewan Pembina PPDI Pusat, Mohammad Hatta, dalam kesempatan tersebut menuturkan bahwa organisasi PPDI kini telah hadir di 360 kabupaten dan 28 provinsi di Indonesia. Ia menjadi salah satu tokoh yang sejak awal memperjuangkan status perangkat desa.
“Perjuangan perangkat desa ini tidak mudah. Alhamdulillah sekarang saya bersyukur, dulu di awal hanya ada kurang dari 60 kabupaten yang bergabung,” ungkapnya.
Dengan kehadiran PPDI yang semakin luas, ia berharap organisasi tersebut dapat terus memperjuangkan kepentingan perangkat desa sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa di seluruh Indonesia.
