Tag Archives: revisi PP No 11 Tahun 2019

Magelang – Ketua Umum PP PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), Sarjoko, menyampaikan perkembangan terbaru terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019. Dalam rilis Video yang dikemas dalam format “press release” dan ditujukan kepada jajaran pengurus di berbagai daerah, dalam mensikapi telah terbitnya PP No 16 Tahun 2026. Dalam pernyataannya, Ketua Umum PP PPDI menyampaikan bahwa pihaknya terus memantau …

Magelang — Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Sarjoko, memberikan tanggapan terkait kabar yang beredar mengenai telah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 sebagai petunjuk teknis dari Undang-Undang Desa Nomor 3. Menanggapi informasi yang dimuat dalam sebuah pemberitaan daring, Sarjoko menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum memperoleh kepastian resmi terkait keberadaan maupun isi dari peraturan tersebut. …

Jakarta – Pemerintah akhirnya menerbitkan petunjuk teknis sebagai turunan dari Undang-Undang (UU) Desa Nomor 3 Tahun 2024. Regulasi tersebut hadir melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 yang menjadi pedoman penting dalam implementasi kebijakan desa di Indonesia. Anggota DPD RI, Stefanus BAN Liow (Stefa Liow), menyambut baik terbitnya aturan tersebut. Ia menilai kehadiran regulasi turunan ini sangat dinantikan oleh …

Jakarta — Ditengah ketidakpastian terbitnya Peraturan Pemerintah dari UU No 03 Tahun 2024 Tentang Desa, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menerbitkan Keputusan DPD RI Nomor 33/DPDRI/III/2024–2025 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah terkait Tata Kelola Pemerintahan Desa. DPD RI menegaskan pentingnya regulasi yang selaras dan berpihak pada desa sebagai fondasi pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikan …

Magelang – Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 11 Tahun 2019 sebagai regulasi pelaksanaan UU No 03 Tahun 2024 Tentang Desa, masih dalam tahap harmonisasi lintas Kementerian. Kabar ini disampaikan oleh Ketua Umum PPDI, Sarjoko, S.H, saat dikonfirmasi terkait perkembangan revisi PP tersebut. Sarjoko menyampaikan bahwa Peraturan Pelaksana dari UU No 03 Tahun 2024 ini sedang dalam tahap harmonisasi di Kementerian …