Puskominfo PPDI
PURWOREJO – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang jatuh pada 17 Juni 2025, para perangkat desa di Kabupaten Purworejo menggelar tasyakuran secara serentak di 16 kecamatan. Perayaan tahun ini mengangkat tema “Meneguhkan Perjuangan Status Kepegawaian Bagi Perangkat Desa”, sebagai bentuk refleksi dan seruan keadilan terhadap perlakuan negara terhadap perangkat desa.
Ketua PPDI Kecamatan Banyuurip, Guntur Nugroho, menyampaikan bahwa perjuangan perangkat desa bukan semata-mata menuntut diangkat menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara), melainkan menuntut hak-hak kepegawaian yang lebih adil dan setara, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13.
“Kami tidak menuntut untuk jadi ASN, tetapi menginginkan hak-hak kami dihargai. Kami tidak menuntut pensiun, hanya minta keadilan yang selama ini belum kami rasakan,” tegas Guntur dalam tasyakuran yang digelar di Balai Desa Sumbersari, Banyuurip.
Guntur juga menyampaikan bahwa aspirasi tersebut akan dibawa ke tingkat nasional dalam agenda Silaturahmi Nasional (Silatnas) ke-3 PPDI yang rencananya digelar di Istora Senayan, bahkan bisa dilanjutkan ke DPR RI.
Sorotan tajam juga disampaikan Anjas Prasetyo, Ketua Paguyuban Sekdes Kabupaten Purworejo, yang juga menjabat Sekdes Desa Golok. Ia menilai negara belum menunjukkan penghargaan yang layak terhadap dedikasi perangkat desa, khususnya saat menghadapi pandemi Covid-19.
“Kami ini garda terdepan saat pandemi, tapi tak sekalipun kami mendapat perhatian. Bahkan ucapan terima kasih dari Presiden pun tidak pernah terdengar,” ungkap Anjas, yang juga mengkritisi tidak adanya alokasi bantuan bagi perangkat desa saat pandemi berlangsung.
Ketua Umum PPDI Kabupaten Purworejo, Erwan Widi Ashari, dalam sambutannya yang dibacakan serentak di tiap kecamatan, menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap pernyataan para pejabat yang menurutnya justru melukai semangat perangkat desa.
“Kami disebut ujung tombak pemerintahan desa, tapi tidak pernah benar-benar dianggap. Kami tidak butuh pujian, yang kami harapkan adalah kebijakan nyata yang berpihak,” tegas Erwan, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Desa Loano.
Dalam rangkaian peringatan HUT PPDI ke-19, dukungan juga datang dari pemerintah daerah. Ketua DPRD Purworejo, Tunaryo S.Sos, menyampaikan ucapan selamat dan menyatakan bahwa aspirasi pemberian THR bagi perangkat desa telah mulai dikaji.
“Kami mendorong peningkatan kesejahteraan perangkat desa. Soal THR, ini sudah kami bahas dan akan disesuaikan dengan regulasi,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, menegaskan komitmennya untuk mendukung realisasi THR bagi pamong dan kepala desa.
“Selama kinerja meningkat dan pendapatan daerah memungkinkan, pemberian THR akan menjadi prioritas kami. Tapi harus sesuai mekanisme dan regulasi,” jelas Dion dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PPDI Purworejo.
“Semoga di usia yang Ke19 ini, semakin meneguhkan perjuangan status kepegawaian bagi perangkat desa di seluruh Indonesia,” tambah Dion.
Menanggapi dukungan tersebut, Ketua PPDI Purworejo, Erwan W. Ashari, menyambut baik namun menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan harus sejalan dengan peningkatan profesionalisme.
“Kami siap meningkatkan kinerja dan akuntabilitas. Kami ingin hak kami diakui, tapi kami juga sadar bahwa tanggung jawab kami kepada masyarakat harus ditingkatkan,” katanya.
HUT ke-19 PPDI menjadi momentum penting bagi para perangkat desa, khususnya di Kabupaten Purworejo, untuk menguatkan suara dan memperjuangkan hak-haknya secara konstitusional. Harapan besar disuarakan agar negara tidak hanya mengakui peran perangkat desa secara formal, tetapi juga memberikan penghargaan yang konkret melalui kebijakan yang berpihak dan adil.
