Puskominfo PPDI
Arga Makmur – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Bengkulu memberikan apresiasi kepada Bupati Bengkulu Utara, Ari Septiadinata SE, dan Wakil Bupati Sumarno atas kebijakan yang dinilai berpihak pada kesejahteraan perangkat desa. Apresiasi ini disampaikan setelah DPRD Bengkulu Utara resmi mengesahkan APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2026.
Meski Kabupaten Bengkulu Utara mengalami guncangan berupa pemotongan Dana Transfer Daerah (TKD) hampir Rp100 miliar dan pengurangan Dana Desa (DD) sekitar Rp30 miliar, namun Siltap (penghasilan tetap) dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa dipastikan tidak mengalami pemotongan pada tahun 2026.
Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Tetap Aman di 2026
Ketua PPDI Provinsi Bengkulu, Ibnu Majah Amd.Kom, menegaskan bahwa kebijakan Bupati Bengkulu Utara menjadi angin segar bagi kurang lebih 2.164 perangkat desa yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten tersebut.
Adapun besaran Siltap dan tunjangan perangkat desa tahun 2025 yang juga dipertahankan untuk tahun 2026, yaitu:
- Kepala Desa:
- Siltap: Rp2.426.640
- Tunjangan: Rp540.000
- Total: Rp2.966.640 per bulan
- Sekretaris Desa:
- Siltap: Rp2.224.420
- Tunjangan: Rp410.000
- Total: Rp2.634.420 per bulan
- Kasi, Kaur, dan Kadun:
- Siltap: Rp2.022.200
- Tunjangan: Rp160.000
- Total: Rp2.182.200 per bulan
Menurut PPDI Bengkulu, keputusan mempertahankan nominal tersebut menunjukkan keberpihakan Bupati kepada kesejahteraan perangkat desa di tengah kondisi anggaran yang terbatas.
PPDI: Bupati Bengkulu Utara Sangat Peduli Kesejahteraan Perangkat Desa
Ibnu Majah, yang juga menjabat sebagai Sekdes Datar Ruyung Kecamatan Kota Arga Makmur, menyampaikan bahwa perangkat desa wajib bersyukur atas perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
“Dengan adanya pengurangan TKD, kami sempat khawatir Siltap dan tunjangan akan terdampak. Namun Bupati Bengkulu Utara tetap mempertahankannya tanpa ada pemotongan. Ini adalah bentuk kepedulian yang luar biasa,” ujar Majah.
Ia menambahkan bahwa pengajuan usulan kenaikan Siltap sebelumnya memang sulit direalisasikan karena pengurangan anggaran terjadi secara nasional. Meski demikian, keputusan tidak adanya pemotongan sudah sangat berarti bagi para perangkat desa.
Harapan PPDI untuk Kabupaten Lain di Provinsi Bengkulu
Majah berharap perhatian yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dapat menjadi contoh bagi delapan kabupaten lainnya di Provinsi Bengkulu. Dengan total perangkat desa di seluruh provinsi mencapai sekitar 14 ribu orang, PPDI berharap kesejahteraan perangkat desa juga dapat menjadi prioritas pemerintah daerah lainnya.
Ia menekankan bahwa perangkat desa memegang peran penting dalam pelayanan publik di tingkat desa, bahkan sering kali bekerja hingga 24 jam dalam melayani masyarakat.
“Kami ini bagian dari pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Harapan kami, Bupati-bupati lain di Provinsi Bengkulu dapat memberikan perhatian yang sama, termasuk penerapan Siltap sesuai PP 11 Tahun 2019,” tegasnya.
PPDI Berterima Kasih kepada Pemkab Bengkulu Utara
Di akhir pernyataannya, PPDI Provinsi Bengkulu menyampaikan terima kasih kepada Bupati Bengkulu Utara, Wakil Bupati, dan Dinas PMD sebagai pembina pemerintahan desa.
Kebijakan mempertahankan Siltap dan tunjangan dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap kesejahteraan perangkat desa, meski kondisi fiskal tahun 2026 diperkirakan cukup menantang.
