Puskominfo PPDI
Bone – Kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji selama dua bulan terakhir. Keterlambatan ini diduga disebabkan kendala anggaran.
“Untuk bulan November dan Desember belum dibayarkan. Alasannya karena anggaran belum tersedia,” ungkap salah satu kepala desa berinisial YD saat berbicara dengan detikSulsel, Selasa (17/12/2024).
YD juga mengungkapkan bahwa dana bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR) hingga kini belum diterima. Padahal, menurutnya, seluruh dokumen permohonan pencairan telah diajukan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bone.
“Permohonan sudah diajukan sejak lama, bahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sudah terbit. Namun, katanya pembayaran akan dilakukan secara bertahap,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bone, Andi Gunadil Ukra, menyatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan ke BKAD. Ia menegaskan, tidak ada kendala di tingkat Dinas PMD.
“Semua dokumen sudah kami serahkan ke BKAD. Selanjutnya tinggal ditanyakan ke pihak keuangan mengapa belum cair,” ujarnya.
Plt Kepala BKAD Bone, Budiono, mengakui bahwa anggaran untuk gaji kepala desa dan perangkat desa memang belum dicairkan. Meski begitu, ia memastikan bahwa proses pencairan sedang berjalan.
“Kendala utama adalah dana yang belum sepenuhnya tersedia. Tetapi saat ini prosesnya sedang berjalan, dan kami berusaha agar gaji kepala desa dan perangkat segera dibayarkan,” kata Budiono.
Namun, Budiono tidak memberikan penjelasan rinci terkait hambatan yang menyebabkan keterlambatan tersebut. Ia hanya menyebut masih ada dana bagi hasil yang belum terealisasi.
“Masih ada dana bagi hasil yang belum terealisasi,” tutupnya.
