Puskominfo PPDI
Sragen – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Sragen menggelar Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) di Sasana Manggala Sukawati, Rumah Dinas Wakil Bupati Sragen, pada Kamis (27/02/2025).
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh, di antaranya perwakilan Bupati Sragen dari Kepala Bapermades, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sragen, Wakapolres, Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD), Dandim Sragen, Pimpinan Bank Jateng Cabang Sragen, Ketua Persatuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan PPDI dari Ngawi, Sukoharjo, dan Wonogiri. Turut hadir pula pengurus PPDI Sragen dan koordinator kecamatan (Korcam).
Dalam pembukaan Muskerda yang diramaikan dengan gelaran tari gambyong tersebut, Kepala Bapermasdes Sragen mendukung kehadiran PPDI Sragen sebagai organisasi profesi bagi perangkat desa.
Ketua PPDI Sragen, Setyo Widodo menerangkan Rakerda ini merupakan amanat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang diadakan setiap tahun sekali. Dia mengatakan PPDI berusaha menjadi organisasi profesi yang professional. Dia mengungkapkan dalam Muskerda sudah terbentuk tim formatur dan ada rekomendasi dari dua komisi, yakni bidang pemerintahan dan organisasi.
Ditambahkan juga oleh Setyo Widodo, PPDI Sragen menyatakan dukungan penuh terhadap Sarjoko, S.H., yang terpilih sebagai Ketua Umum PPDI dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Yogyakarta.
“PPDI Sragen siap mendukung dan menyukseskan program Ketua Umum terpilih, termasuk program Koperasi Perangkat Desa (Koperdes). Kami juga akan tetap tegak lurus dalam menjalankan organisasi PPDI,” ujar Setyo Widodo, yang juga menjabat sebagai Bayan Desa Jirapan, Kecamatan Masaran, Sragen.
Dalam Muskerda pertama yang digelar di Bumi Sukowati ini, Setyo Widodo didampingi oleh Dakroni, S.Ag., sebagai Bendahara, serta Gunadi sebagai Sekretaris PPDI Kabupaten Sragen.
“Di bidang organisasi, kami segera membentuk koordinator kecamatan atau korcam di 20 kecamatan dalam waktu dekat. Selama ini PPDI memiliki struktur hirarki sampai ke tingkat nasional. Dalam perjalanannya PPDI juga ikut melahirkan UU No. 6/2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11/2019. Pelaksanaan PP sudah dilakukan uji petik di Bandung dan sekarang sudah tahap harmonisasi,” pungkas Setyo Widodo.
