Bupati Dan Wabup Pandeglang Sikapi Aksi Unjuk Rasa PPDI

PANDEGLANG – Menyikapi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pandeglang, Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang terpilih, Rd Dewi Setiani dan Iing Andri Supriadi, menyatakan komitmennya untuk memberikan solusi atas tuntutan tersebut.

“Terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh rekan-rekan PPDI, kami sangat mengapresiasi karena ini merupakan bagian dari hak mereka. Oleh karena itu, kami menganggapnya sebagai tugas dan kewajiban untuk merealisasikan tuntutan tersebut,” ujar Wakil Bupati Pandeglang terpilih, Iing Andri Supriadi, Selasa, 18 Februari 2025.

Dalam upaya menangani permasalahan ini, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan Bupati Pandeglang saat ini, mengingat pemerintahan sedang berada dalam masa transisi kepemimpinan.

Baca Juga :  Jelang Pilkades Serentak, PPDI Karawang Desak DPMD Segera Terbitkan Surat Terkait Penegasan Perubahan Perangkat Desa

“Kami langsung berkoordinasi dengan pemerintah yang masih menjabat, yakni Ibu Irna dan jajaran Tim TAPD. Alhamdulillah, hasilnya menunjukkan bahwa insya Allah siltap bisa dibayarkan dengan total sekitar Rp 9,4 miliar. Paling lambat, pembayaran akan dilakukan pada 28 Februari setelah kami resmi dilantik,” jelasnya.

Iing juga optimis bahwa ke depannya tidak akan ada lagi keterlambatan dalam pembayaran siltap. Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak, terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami berharap ke depannya tidak akan ada lagi kendala dalam pembayaran. Oleh karena itu, fokus utama kami adalah mewujudkan kemandirian fiskal. Untuk mencapai hal ini, kerja sama lintas sektor dengan pendekatan Fetahelix sangat diperlukan,” tambahnya.

Baca Juga :  Sowan Bupati Dan Wakil Bupati, Ketua PPDI Flores Timur Sampaikan Aspirasi Perangkat Desa

Salah satu strategi yang akan diterapkan dalam meningkatkan PAD adalah optimalisasi pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Oleh karena itu, peran serta seluruh perangkat desa di Kabupaten Pandeglang sangat dibutuhkan.

“Salah satu langkah untuk mencapai kemandirian fiskal adalah meningkatkan pendapatan daerah dari sektor PBB. Kami mengharapkan dukungan dari kepala desa dan rekan-rekan PPDI agar target PBB di masing-masing desa bisa tercapai,” terangnya.

Iing menekankan bahwa kerja sama dari seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk mewujudkan Pandeglang yang lebih maju.

“Dengan kebersamaan dan kerja keras, kita bisa membawa Pandeglang menuju kemandirian fiskal. Ketika kondisi fiskal daerah sudah stabil, maka secara bertahap aspirasi serta harapan masyarakat dapat direalisasikan,” pungkasnya.

Baca Juga :  Ada Apa? Kementerian Keuangan Minta Data Identitas Desa Dan Aparatur Desa

About admin3

Check Also

Beredar Draft Permendagri Terbaru, Perubahan Besar di Sistem Pengangkatan Dan Pemberhentian, Kesejahteraan Dan NIPD

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri tengah menyiapkan regulasi baru yang akan menjadi payung hukum pengelolaan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *