Puskominfo PPDI
Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kepastian status kepegawaian bagi perangkat desa di seluruh wilayah Indonesia. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam acara pelantikan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jawa Timur masa bhakti 2025–2030 yang digelar di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Minggu (3/8/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa Pemprov Jatim siap menjadi motor penggerak dalam mendorong kepastian hukum terhadap status kepegawaian perangkat desa. Ia menilai, persoalan ini merupakan kebutuhan mendesak yang perlu segera direspons dengan langkah-langkah konkret.
“Kalau memang ini merupakan kebutuhan mendesak terkait kepastian hukum atas posisi kepegawaian perangkat desa se-Indonesia, maka Jawa Timur siap menjadi yang pertama mengawali gerakan ini,” tegas Khofifah.
Dorong Provinsi Lain Ikut Bergerak
Khofifah juga menyampaikan harapannya agar perjuangan ini tidak berhenti di Jawa Timur saja. Ia mendorong pengurus pusat PPDI untuk aktif berkoordinasi dengan pengurus di provinsi lain agar bersama-sama mendorong pemerintah pusat mewujudkan regulasi yang jelas dan berpihak pada perangkat desa.
“Saya minta kepada Ketua Umum PPDI agar mengajak provinsi lain untuk turut menyuarakan hal ini. Jangan hanya Jawa Timur yang bergerak,” kata Khofifah.
Menurutnya, kekompakan antarprovinsi akan memperkuat daya tawar dalam menyampaikan aspirasi ke tingkat nasional, terutama kepada Kementerian Dalam Negeri dan Presiden Republik Indonesia.
Minta Surat Resmi PPDI untuk Diteruskan ke Pusat
Sebagai bentuk konkret, Khofifah mengimbau agar pengurus PPDI Jawa Timur segera menyusun surat resmi yang memuat permohonan dan dasar hukum yang kuat terkait status kepegawaian perangkat desa. Surat tersebut akan dijadikan acuan untuk diteruskan ke pemerintah pusat.
“Silakan segera disusun surat resminya, lengkap dengan dasar hukumnya. InsyaAllah akan kami teruskan ke Mendagri dan Presiden,” ujarnya.
Perangkat Desa, Garda Terdepan Pelayanan Publik
Khofifah menyebut perangkat desa sebagai elemen penting dalam struktur pemerintahan di tingkat bawah. Mereka tidak hanya bertugas menjalankan administrasi, tetapi juga memegang peranan strategis sebagai pilar ketahanan sosial dan ekonomi desa.
Mengacu pada data terkini per 31 Juli 2025, Provinsi Jawa Timur memiliki total 154.865 perangkat desa yang tersebar di 7.721 desa. Angka tersebut menunjukkan betapa besar peran dan kontribusi mereka dalam memastikan jalannya roda pemerintahan hingga ke tingkat akar rumput.
“Perangkat desa adalah garda terdepan dalam pelayanan publik yang langsung menyentuh masyarakat. Mereka perlu mendapatkan kepastian hukum agar bisa menjalankan tugas dengan tenang dan optimal,” ucapnya.
Dorong Koperasi Perangkat Desa dan Program Ekonomi Produktif
Di kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah juga mendorong agar para perangkat desa di Jawa Timur turut mendukung program-program strategis Pemprov Jatim. Salah satunya adalah inisiasi pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi desa.
Ia berharap koperasi perangkat desa dapat menjadi bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis lokal. Menurutnya, model koperasi produktif bisa mulai digerakkan dari level desa.
“Format koperasi produktif yang dimotori perangkat desa bisa menjadi kekuatan ekonomi baru dari desa untuk desa,” tuturnya.
Ajak Perangkat Desa Berperan dalam Edukasi Masyarakat
Menutup sambutannya, Khofifah mengajak seluruh perangkat desa untuk ikut serta dalam mengedukasi masyarakat mengenai dua isu sosial yang saat ini tengah menjadi perhatian serius, yakni bahaya judi online dan pinjaman online ilegal.
Ia mengingatkan bahwa perangkat desa memiliki posisi strategis karena dekat dengan masyarakat dan dipercaya oleh warganya. Oleh sebab itu, perangkat desa dinilai mampu menjadi agen perubahan yang efektif dalam menyampaikan edukasi dan literasi digital di tengah-tengah masyarakat.
“Saya mohon, saat panjenengan berinteraksi dengan masyarakat, edukasi soal bahaya judi online dan pinjol ini juga disampaikan. Jadikan itu bagian dari program kerja,” pinta Khofifah.
Harapan terhadap Kepemimpinan Baru PPDI Jatim
Pelantikan pengurus baru PPDI Jawa Timur ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara organisasi perangkat desa dengan pemerintah daerah. Dengan kepengurusan yang baru, PPDI diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi anggotanya dengan lebih kuat, serta menjalin komunikasi yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan.
Komitmen Gubernur Jawa Timur ini pun mendapat sambutan hangat dari para pengurus dan anggota PPDI yang hadir dalam acara pelantikan. Mereka berharap dukungan pemerintah provinsi dapat menjadi jalan pembuka bagi lahirnya regulasi nasional yang lebih berpihak pada nasib dan masa depan perangkat desa di Indonesia.
