Puskominfo PPDI
Sidoarjo – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Daerah Provinsi (Rakordaprof) di Hotel Sun City, Sidoarjo, Minggu (23/03/2025). Acara ini dihadiri oleh 28 ketua PPDI dari kabupaten dan kota se-Jawa Timur, serta membahas berbagai isu strategis terkait perangkat desa.
Dalam pertemuan ini, hadir pula Kepala Bidang PMD Jawa Timur, H. Dwi Purnomo. Ia menyampaikan bahwa meskipun terjadi refocusing anggaran di tingkat pusat, honorarium bagi aparatur desa di Jawa Timur tetap akan dicairkan pada tahun 2025. Jumlah honorarium yang diberikan untuk 192.500 jumlah kepala desa, perangkat desa, serta staf desa di seluruh wilayah Jawa Timur.
” Untuk anggaran per tahun akan digelontorkan sejumlah Rp. 52.362.000.000,- yang diperuntukkan bagi aparatur pemerintah desa di Provinsi Jawa Timur,” ujar H. Sutoyo Muslih, Ketua PPDI Provinsi Jawa Timur seusai acara.
Rakordaprof PPDI Jawa Timur menghasilkan beberapa kesepakatan penting, salah satunya adalah permohonan kepada Menteri Dalam Negeri agar segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait status dan kedudukan kepegawaian perangkat desa. Hal ini diharapkan dapat memberikan kejelasan serta kepastian hukum bagi perangkat desa di seluruh Indonesia.
Selain itu, forum juga menyepakati pembentukan panitia Musyawarah Daerah Provinsi (Musdaprof) PPDI Jawa Timur. Panitia ini akan mulai bekerja setelah pengukuhan dan pelantikan Pengurus Pusat PPDI. Dalam forum tersebut, Ketua PPDI Nganjuk, Shoim Rohani, SH, terpilih sebagai ketua sekaligus tuan rumah penyelenggaraan Musdaprof mendatang.
Dengan adanya Rakordaprof ini, PPDI Jawa Timur berharap dapat terus memperjuangkan hak-hak perangkat desa serta memperkuat posisi mereka dalam struktur pemerintahan desa.
