Puskominfo PPDI
Bengkulu – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Bengkulu menggelar acara buka puasa bersama di Kota Bengkulu. Acara tersebut dihadiri oleh pengurus PPDI tingkat provinsi dan kabupaten, termasuk Bengkulu Tengah, Seluma, Kepahiang, Bengkulu Utara, Lebong, Kaur, Mukomuko, serta perangkat desa se-Provinsi Bengkulu.
Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga diisi dengan diskusi dan rapat kecil yang menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat organisasi PPDI. Para peserta menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Sarjoko dan M. Nuh serta menegaskan pentingnya status kepegawaian perangkat desa yang lebih jelas dan diakui oleh negara.
Ketua PPDI Bengkulu Tengah, Samsuri S. Sos, mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya acara tersebut. Menurutnya, diskusi yang berlangsung menghasilkan kesepakatan bahwa PPDI Bengkulu tetap bersatu di bawah kepemimpinan Sarjoko-M. Nuh hingga 2030.
“Kami juga mendukung penguatan anggaran PPDI dengan berkontribusi melalui Koperasi Perangkat Desa (Kopedes), namun dengan catatan perlu adanya sosialisasi di seluruh provinsi. Dengan bergabungnya perangkat desa ke dalam Kopedes, kami bisa lebih berkontribusi terhadap organisasi,” ujar Samsuri.
Hal serupa disampaikan oleh Ketua PPDI Kepahiang, Kasiri, yang menegaskan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Sarjoko-M. Nuh. Ia menekankan bahwa status kepegawaian perangkat desa harus diperjelas dan diakui oleh negara.
“Apapun bentuk perjuangannya, kami siap berkontribusi. Tentu hal ini membutuhkan tenaga, pikiran, serta anggaran. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk mendukung penuh,” ujar Kasiri.
Sementara itu, Ketua PPDI Provinsi Bengkulu, Ibnu Majah, menegaskan bahwa kesepakatan tersebut akan segera direalisasikan. Ia menekankan bahwa perangkat desa di Bengkulu wajib mendukung program PPDI pusat, terutama terkait status kepegawaian, kesejahteraan, serta perlindungan perangkat desa.
Dalam kesempatan tersebut, para peserta juga mengeluarkan beberapa rekomendasi, salah satunya meminta pemerintah daerah segera mencairkan penghasilan tetap (Siltap) kepala desa dan perangkat desa sebelum Idulfitri.
“Kami berharap bupati di Provinsi Bengkulu dapat segera mencairkan Siltap sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 yang menetapkan besaran Siltap setara dengan golongan II A. Kami juga berharap pengurangan anggaran tidak mengganggu pencairan hak perangkat desa,” tegas Ibnu Majah.
Selain itu, PPDI Bengkulu menyatakan kesiapannya untuk menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PPDI mendatang. Mereka menegaskan akan tetap satu komando di bawah kepemimpinan Sarjoko dan M. Nuh selama tidak ada kendala.(BKL)
