Puskominfo PPDI
Jakarta – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria menggelar pertemuan strategis dengan 10 asosiasi desa di Ruang Rapat Menteri, Selasa (23/6/2026). Pertemuan ini membahas penguatan program prioritas nasional, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Sepuluh asosiasi desa yang hadir meliputi PAPDESI, APDESI Merah Putih, PP PPDI, APDESI, DPN PPDI, PABPDSI, ABPEDNAS, KOMPAKDESI, AKSI, dan GEMA Desa.
Dorong Desa Tematik dan Ekonomi Lokal
Dalam keterangannya, Yandri menyampaikan bahwa program MBG dan KDKMP telah mendorong lahirnya berbagai desa tematik di Indonesia. Desa-desa tersebut antara lain desa melon, desa jagung, desa beras, desa nila, hingga desa ayam pedaging dan petelur.
Program ini juga mendorong peran aktif Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang kini bekerja sama sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Sejak adanya MBG, masyarakat desa semakin mudah mengakses makanan bergizi seperti telur dan daging ayam. Selain itu, muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa,” ujar Yandri.
Koperasi Desa Jadi Lokomotif Ekonomi
Yandri menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa, mempercepat pemerataan ekonomi, serta membuka sumber pendapatan baru.
Ia menjelaskan bahwa 20 persen sisa hasil usaha koperasi akan menjadi pendapatan asli desa, sementara 80 persen lainnya akan kembali kepada masyarakat. Selain itu, koperasi juga berpotensi menekan angka pengangguran karena tenaga kerja berasal dari warga desa setempat.
Asosiasi Desa Nyatakan Dukungan Penuh
Ketua PAPDESI, Wargiyati, yang mewakili seluruh asosiasi desa, menyatakan dukungan penuh terhadap program MBG dan KDKMP. Menurutnya, program ini berkontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Program MBG dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, lansia, balita, serta pelajar dari tingkat SD hingga SMA, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Selain itu, MBG juga terbukti menyerap tenaga kerja lokal sebagai relawan serta mendorong terbentuknya desa tematik yang memperkuat rantai pasok bahan pangan.
Perlu Perbaikan Tata Kelola
Meski memberikan dampak positif, asosiasi desa meminta pemerintah untuk terus menyempurnakan tata kelola kedua program tersebut. Hal ini penting agar implementasi MBG dan KDKMP berjalan efektif, efisien, serta tepat sasaran tanpa adanya penyimpangan.
“Program ini sangat strategis untuk mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa,” ujar Wargiyati.
Pertemuan ini turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemendes PDT Taufik Madjid serta pejabat tinggi madya lainnya. Sinergi antara pemerintah dan asosiasi desa diharapkan mampu mempercepat pembangunan desa serta memperkuat ekonomi nasional dari tingkat akar rumput.
